BREAKINGNEWS.CO.ID - Ketua Umum PSSI, Joko Driyono menjadi tersangka ke-15 oleh Tim Satgas AntiMafia Bola. Dia terbukti bersalah menyuruh orang untuk melakukan perusakan di Kantor PT Liga yang telah disegel. Dugaan sementara, dokumen yang dirusak merupakan salah satu bukti tindakan pengaturas skor.

Jokdri, begitu sapaan akrabnya, bahkan telah mengakui bahwa dirinya sebagai aktor intelektual perusakan barang bukti dugaan pengaturan skor. Meski begitu, Jokdri tidak langsung ditahan. Pun, Jokdri belum memutuskan untuk mundur dari jabatannya sebagai Ketua Umum PSSI. Jokdri juga masih memimpin rapat Exco untuk menetapkan KLB.

Seiring dengan itu, banyak yang mempertanyakan mengapa Jokdri tak melepas jabatannya. Padahal, sudah jelas statusnya sebagai tersangka. Menanggapi hal itu, anggota Exco PSSI, Gusti Randa memberikan alasan. Memang secara pribadi, Gusti Randa menyarankan agar Pria asal Ngawi itu mengundurkan diri. Namun, Gusti khawatir jika PSSI dibekukan oleh FIFA, otoritas sepak bola dunia. Alasannya, kata Gusti sebelumnya Ketua Umum PSSI telah mengundurkan diri yaitu Edy Rahmayadi.

"Masa dalam satu periode ada dua Ketua Umun yang mundur. Peristiwa mundur dua kali Ketua Umun itu tidak pernah terjadi di dunia. Ini akan menjadi tanda tanya besar dari induk organisasi (FIFA)," kata Gusti," kata Gusti Randa kepada wartawan, Kamis (21/2/2019).

"Dikhawatirkan PSSI nanti dibekukan lagi. kami tidak mau lah. Jadi tidak usah (dibahas) persoalan itu. Kemarin sudah banyak pembicaraan kalau mundur secara internal repot lagi, harus Plt lagi,"tambahnya.

Gusti menilai Joko sejatinya memiliki hak tidak mundur karena di dalam Statuta PSSI tak menyebutkan soal itu. statuta PSSI tidak ada menyebut soal status tersangka ketua umum di organisasi PSSI. Statuta PSSI memang tidak menyebutkan bahwa ketua umum PSSI harus diganti jika menjadi tersangka atau terlibat kasus hukum.

Berdasarkan pasal 39 dan 40 Statuta PSSI, posisi ketua umum hanya dapat digantikan oleh wakil ketua umum, yang saat ini dijabat Iwan Budianto, jika berhalangan sementara atau permanen.

"Macam-macam pendapat menurut saya. Kalau statuta mengatur kepada calon ketua umum memang tidak boleh, calon ketua umum tidak boleh berstatus pernah ditahan. Kalau sudah terpilih kena, itu tidak ada aturannya. Nah, yang ada di etika, kode etik," kata Gusti