BREAKINGNEWS.CO.ID - Direktur Central Gadai, Dhany Rusmana Wardaya dan Riski dilaporkan nasabahnya ke Polda Metro Jaya. Manajemen Sentral Gadai dituding telah melakukan penipuan dan pelanggaran terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yakni menjual promosi usaha tak sesuai yang dijanjikan sebagaimana diatur Pasal 378 KUHP dan Pasal 8 ayat (1) butir f Jo Pasal 62 UU No 8 Tahun 1999 dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara.

Kasus pelanggaran UU Perlindungan Konsumen yang menimpa Priyono telah ditangani pihak Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Metro Jaya. Kasusnya dilaporkan pada 2 April 2020 dengan laporan Nomor: LP/2123/IV/YAN.2.5/2020/SPKT PMJ.

Priyono merasa dirinya telah ditipu pihak Sentral Gadai karena apa yang dijanjikan pada promosi tidak sesuai dengan kenyataan.

"Petugas tersebut menyatakan bahwa (Central Gadai) ini resmi dan legal sehingga saya percaya untuk menggadaikan barang saya. Belakangan saya baru tahu kalau Sentral Gadai rupanya tidak terdaftar di OJK. Saya merasa tertipu karena promosinya resmi, ternyata tidak terdaftar alias ilegal," ujar Priyono (49) kepada wartawan, Sabtu (30/5/2020).

Priyono mengaku ihwal ceritanya terjadi tak sengaja. Sekitar awal Maret 2020 Ia mendapat tugas dari kantornya di daerah Jakarta Utara. Karena kehabisan uang, Priyono lantas menggadaikan telepon selular merek Vivo ke Central Gadai. 

"Saya mencari toko gadai resmi terdekat dengan tugas saya saat itu. Lalu ketemulah Central Gadai karena terlihat papan yang besar dan menyolok. Pegawainya, Riski mengatakan bahwa tempat usahanya resmi sehingga saya tertarik," imbuh Priyono. 

Kepada wartawan Priyono menyatakan beralasan menanyakan soal resmi tidaknya tempat pegadaian tersebut kepada Riski selaku pegawai Sentral Gadai lantaran dia takut barang yang digadaikannya jangan masuk ke lokasi gadai tak berizin. Pengakuan ini juga disaksikan dan didengar Peter, rekan yang mendampinginya saat itu.

Tergiur prosesnya cepat dan tidak berbelit-belit membuat Priyono tertarik, meski diakui bunganya agak tinggi dibanding tempat gadai barang yang lain. "Karena dibilang resmi saya pun gadaikan hp saya," ujarnya.

Keyakinan Priyono mulai goyah setelah membaca tayangan berita yang memuat tentang bisnis gadai barang tak berizin alias bodong tanpa dilengkapi perlindungan dari negara yang dijamin Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

"Lagi buka-buka web saya saya ceck ke web OJK, ternyata Central Gadai tak ada namanya alias tidak terdaftar. Bodong!" tukasnya.

Dari situ, pria asal Jawa ini berusaha menanyakan dengan cara menyurati pihak manajeman Cetral Gadai sebanyak dua kali. "Karena tidak ada tanggapan saya laporkan ke polisi. Supaya jangan ada lagi korban lainnya seperti yang saya alami," jelas Priyono.

Central Gadai berada di kawasan Sukapura, tepatnya di Jalan Raya Tipar Cakung, Rt 01/02 Kel. Sukapura, Kec. Cilincing, Jakarta Utara. Lokasinya tak seberapa jauh Kawasan pergudangan dan induatri Berikat Nusantara (KBN) di Jakarta Utara.

Dhany Rusmana Wardaya selaku Direktur dari Central Gadai belum bisa dikonfirmasi Breakingnews.co.id terkait laporan pelanggan yang menjeratnya dalam kasus ini. Seorang pegawai bernama Anto yang dihubungi mengaku tidak mengetahui keberadaan bosnya tersebut. "Saya tidak tahu karena saya orang baru. Nanti aja saya sampaikan pesannya," jawab Anto lalu menutup pembicaraan.


Langgar Ketentuan OJK

Sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK Nomor 31/POJK 05/2016) disebutkan jasa usaha gadai wajib memiliki izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan. Pasal 12 ayat 1
menyebut Pegadaian dilarang membuka praktek usaha sebelum mendapatkan ijin dari OJK.

Otoritas Jasa Keuangan akan menerapkan sanksi tegas kepada pelaku industri gadai swasta yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur mengenai perizinan usaha.

Kepala Departemen Pengawasan Industri Keuangan Non Bank Otoritas Jasa Keuangan (IKNB OJK) Yusman mengatakan, OJK akan bekerja sama dengan kepolisian dan instansi terkait lainnya untuk melakukan proses penegakan hukum terhadap perusahaan pergadaian yang menjalankan usahanya tanpa mengantongi izin dari OJK.

“Pemberian sanksi tegas bagi pelaku gadai swasta yang tidak memenuhi ketentuan ini dinilai perlu untuk menciptakan keadilan, jangan sampai yang belum mendapat izin bisa bebas beroperasi seperti yang sudah mendapatkan izin,” kata Yusman.

Dia menuturkan, langkah itu akan ditempuh setelah batas waktu yang diberikan kepada perusahaan pergadaian untuk mengajukan perizinan telah habis. Sesuai Peraturan OJK atau POJK No.31/2016 tentang Usaha Pergadaian, pelaku usaha pergadaian diwajibkan mengajukan permohonan izin usaha ke OJK dalam jangka waktu paling lama 3 tahun sejak POJK diundangkan atau pada 29 Juli 2019.

Beleid tersebut juga mengatur bahwa perusahaan pergadaian yang telah beroperasi sebelum POJK diundangkan, tetapi belum mampu untuk memenuhi berbagai persyaratan yang ditetapkan untuk mengajukan perizinan usaha, diperbolehkan untuk mengajukan proses pendaftaran terlebih dulu selambat-lambatnya 2 tahun sejak POJK diundangkan.

“Jika sampai batas waktu yang ditetapkan telah berakhir dan masih ada perusahaan gadai swasta yang belum memenuhi ketentuan perizinan, maka akan dilakukan proses penegakan hukum,” ujarnya.

Berdasarkan POJK mengenai Usaha Pergadaian disebutkan berbagai persyaratan yang harus dipenuhi untuk mengajukan proses perizinan antara lain ialah, perusahaan pergadaian harus memiliki modal disetor sebesar Rp2,5 miliar.

Selain itu, perusahaan pergadaian yang mengajukan proses pendaftaran ataupun izin usaha juga wajib menentukan lingkup wilayah usaha pada tingkat kabupaten/kota atau provinsi, lantaran pelaksanaan usaha pergadaian pada skala nasional hanya dapat dijalankan oleh perusahaan pergadaian milik pemerintah yaitu PT Pegadaian (Persero).