BREAKINGNEWS.CO.ID - Juru bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Faldo Maldini menilai jika pihak-pihak terkait harus turun tangan untuk mengusut kasus jual beli blanko e-KTP.

Namun, kasus ini pun dikait-kaitkan dengan Pemilu 2019. Selain itu, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) pun juga diminta untuk turut mengusut kasus ini. Faldo pun mengatakan jika keterlibatan Bawaslu untuk mengusut hal ini perlu dicek Undang-Undang yang mengatur hal itu.

"Ya kita harus cek UU-nya. Bawaslu boleh usut atau tidak sampai situ? Kalau boleh, ya harus diusut tuntas. Ini harusnya bisa masuk tindak pidana pemilu," kata Faldo kepada wartawan, Sabtu (8/12/2018).

Terkait dengan kasus ini, siapakah yang diuntungkan? Faldo pun enggan menanggapi terlalu jauh hal ini. Hanya saja dirinya menyebut jika dalam kegiatan pemilu, aturan hingga etika yang dikedepankan, semuanya pihak pasti akan diuntungkan.

"Kami sih tidak berpikir siapa yang lebih diuntungkan atau dirugikan ya. Kalau aturan berjalan, etika dikedepankan, semuanya pasti untung," tegas Wakil Sekjen Partai Amanat Nasional (PAN) itu.

Selain itu, pihak Prabowo-Sandi dalam kasus ini juga terus memantau perkembangannya. Ia menilai jika hal itu jelas merugikan warga terhadap hak-hak yang telah diciderai.

"Yang jelas, BPN selalu pantau semua ini. Kami ingin mengajak semua penegak hukum dan CSO untuk bersama awasi. Kasihan warga bila haknya dicederai, satu suara itu bermakna sekali, di situ ada harapan untuk perubahan," ujarnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, terbongkarnya jual beli blanko KTP-el melalui online membuat kubu Prabowo-Sandi khawatir hal itu mempengaruhi munculnya pemilih siluman pada Pemilu 2019.

Untuk itu, juru bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) pasangan capres-cawapres nomor urut 02, kata Ferry Juliantono meminta pemerintah segera menyelesaikan perkara itu.

“Jangan sampai nanti ada DPT siluman di pemilu akibat pemerintah tidak becus membereskan persoalan KTP-el. Pemerintah harus segera selesaikan kasus ini. Jangan sampai dokumen negara disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu di pemilu,” kata Ferry dalam keterangannya, Kamis (6/12/2018).