BREAKINGNEWS.CO.ID - Warga Warakas, Tanjung Priok, Jakarta Utara, mengeluhkan mahalnya biaya pendidikan dan kesehatan. Keluhan ini disampaikan warga kepada Calon Anggota DPRD Dapil 3 DKI Jakarta, Heriandi Lim yang blusukan di Gang 9, RT 5/RW 13 Warakas.

"Pertama itu tentang program kesehatan ya yang terasa memang masih cukup mahal. Kemudian tentang masalah pendidikan dasar maupun menengah, masih terasa mahal juga," keluh salah satu warga Warakas, Daniel Abadi kepada wartawan," Rabu (13/3/2019).

Selain mahal, ia menyebut jika program layanan pendidikan dan kesehatan dari pemerintah seperti KJP dan BPJS, dinilainya kurang sasaran, lantaran masih ada warga kurang mampu yang tidak mendapatkan KJP dan BPJS.

"Ada beberapa program pemerintah seperti BPJS itu kurang tepat sasaran. Program pemerintah seperti KJP,  mohon maaf kurang tepat sasaran. Artinya dalam pendataan dan verifikasi kepada siapa yang berhak menerima, terkadang tidak tepat sasaran," ujarnya.

"Misalnya, orang yang terlihat mampu,  punya kendaraan dan sebagainya dapat PKJP,  sebaliknya orang yang mohon maaf tidak mampu, justru tidak mendapat KJP," sambung Daniel.

Untuk itu, Daniel pun berharap jika  Heriandi terpilih menjadi anggota DPRD DKI, diharapkan berperan aktif untuk mengawasi dan mendorong Pemprov DKI agar program kesehatan dan pendidikan benar-benar tepat sasaran.

"Saya berharap kepada Bang Heri,  ketika nanti beliau jadi, itu bisa mendorong supaya pemerintah memberikan suatu kemudahan-kemudahan memperoleh program-program pemerintah," paparnya.

Menanggapi apa yang disampaikan Daniel, Heriandi mengaku bahwa keluhan serupa sering ia dengar dari warga lainnya saat blusukan.

"Masalah kesehatan, pendidikan yang mahal, biaya hidup yang mahal, ini yang sering dikeluhkan warga ketika saya blusukan," ujar pria yang akrab disapa Heri ini. "Perjuangan saya turun ke bawah mengambil data secara langsung dengan melibatkan RT/RW juga tokoh-tokoh masyarakat, jadi kita  tau filter mana yang tepat dan mana yang tidak tepat," imbuh Heri caleg dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu.

Dari apa yang ditemukan di lapangan, Heri berpendapat, seharusnya Pemprov dan DPRD DKI lebih perketat pengawasan, sehingga meminimalisir kesalahan data, supaya program kesehatan dan pendidikan benar-benar tepat sasaran.

"Jadi warga yang pantas (menerima bantuan kesehatan dan pendidikan)  jangan dipersulit, dan yang mampu jangan ambil fasilitas atau hak orang-orang yang membutuhkan," tegasnya. "Keluhan warga kita dengar sendiri, ini jadi bukti, artinya margin errornya pun besar jadi gak tepat sasaran. Jadi margin error ini harus ditekan sekecil mungkin agar program  pemerintah ini tepat sasaran," ucap Heri.

Lebih jauh Wakil Ketua Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PKB DKI Jakarta ini menyebut, apa yang dikeluhkan warga bakal menjadi acuannya dalam bekerja, jika ia terpilih menjadi Anggota DPRD DKI di Pileg 2019.

"Saya turun ke bawah untuk mendengar langsung, dan nantinya ini menjadi acuan saya dalam bekerja mengawasi pemerintah Provinsi DKI, agar benar-benar melayani masyarakat dengan sepenuh hati," terangnya.

Hal ini juga sejalan dengan visi misinya untuk siap mengawal anggaran Pemprov DKI supaya tepat sasaran dan rakyat sejahtera. "Visi misi saya sederhana, kita mau mengawal anggaran Pemerintah Provinsi agar tepat sasaran dan tepat guna. Gunanya apa? Agar semua program-program pemerintah itu bisa mensejahterakan warganya. Semuanya kan bermuara dari anggaran, jadi anggarannya cukup dan tepat sasaran," pungkasnya.