BREAKINGNEWS.CO.ID - Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Nusa Tenggara Timur ( NTT), Umbu Wulang mengungkap sejumlah persoalan lingkungan yang tengah dihadapi di beberapa daerah di NTT. Adapun persolan tersebut mulai dari perkebunan tebu di Sumba Timur, perkebunan Kemiri di Bajawa, Flores.

Selain itu kata Umbu, sejumlah persoalan juga tengah mengancam kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil di NTT terkait dengan perkembangan industri pariwisata. Menurut Umbu, hal itu telah merampas ruang hidup masyarakat pesisir.

"Hal ini bisa kita temukan di wilayah pesisir Pulau Sumba dan Flores, NTT yang sudah dikavling oleh korporasi nasional dan transnasional," ungkap Umbu dalan diskusi yang mengusung tema ''Menyoal Pemilu 2019 bagi Keselamatan Rakyat dan Lingkungan di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil' di kawasan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Rabu (20/2/2019).

Selain itu, Umbu mengungkapkan hal yang lebih parah yang tengah terjadi di daerah pesisir dan pulau-pulau kecil di NTT. Hal itu kata Umbu soal proyek pembangunan pariwisata yang menggunakan skema Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN).

"Hal ini juga sudah berdampak pada perampasan dan terpisahnya masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil dari laut sebagai ruang hidup masyarakat," ujarnya.

Mirisnya, lanjut Umbu, di Sumba Barat seorang petani tewas ditembak oleh aparat kepolisian karena petani tersebut enggan memberikan lahannya untuk kepentingan pariwisata.

"Pola seperti ini kerap kali dilakukan di daerah yang akan digunakan untuk keperluan investasi semata. Penggunaan kekuatan kepolisian yang tak terukur menjadi pola yang lazim dilakukan. Karena pemerintah daerah gagal melakukan dialog dengan warga," ujarnya. "Hal ini jelas menunjukkan bahwa negara mengabaikan kepentingan masyarakat di atas kepentingan investor," tegas Umbu.

Untuk itu, Umbu mendorong sejumlah pihak terkait untuk lebih memperhatikan secara serius lagi kasus-kasus tersebut. Dirinya juga meminta kedua pasangan calon presiden dan wakil presiden yang maju dalam pesta demokrasi pada April 2019 ini supaya serius mendorong penyelamatan pesisir dan pulau kecil dari seluruh kegiatan ekstarktif yang terbukti tidak menguntungkan masyarakat yabg berada di wilayah tersebut.

"Upaya ini bisa dilakukan ketika kedua paslon memiliki kadar pengetahuan yang cukup serta komitmen, mengingat karakteristik pulau-pulau kecil memiliki tingkat kerentanan yang tinggi terhadap perubahan lingkungan dan bencana alam," sebutnya.

"Wilayah tersebut sejatinya tidak memiliki hinterland yang jauh dari pantai, memiliki daya dukung terbatas terutama ketersediaan air tawar. Wilayah itu juga mempunyai populasi yang terbatas dan relatif homogen serta sumber daya hayati yang cenderung beragam dan melimpah," pungkasnya.