BREAKINGNEWS.CO.ID - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Nusa Tenggara Timur (NTT) menilai bahwa cita-cita poros maritim yang dikumandangkan oleh pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) belum terlihat di NTT. Cita-cita poros maritim yang dimaksud yakni khusus terhadap perlindungan nelayan tradisional.

Adapun pernyataan tersebut disampaikan oleh Direktur WALHI NTT, Umbu Wulang dalam memperingati Hari Nelayan Indonesia 2019.

Di NTT sendiri, sebut Umbu, pemerintah provinsi belum memiliki political will untuk melindungi nelayan tradisional dan ekositem kelautan.

"Wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di NTT belum terlindungi secara memadai. Politik pembangunan kita masih bias pengelolaan daratan," kata Umbu dalam keterangannya yang diterima breakingnews.co.id, Sabtu (6/4/2019).

Selain itu, lanjutnya, tingkat keterancaman ekosistem dan ruang hidup di wilayah pesisir semakin meningkat. Sehingga hal itu berpotensi menghilangkan wilayah kelola nelayan dengan hadirnya industri pariwisata dan tambak garam yang tidak ramah lingkungan dan wilayah kelola rakyat.

"Pemerintah daerah belum mampu memastikan keselamatan kerja para nelayan kita dan belum mampu menghentikan tindakan-tindakan pengeboman ikan yang kerap terjadi di laut NTT," ujarnya.

Oleh karena itu, tambah Umbu, pihaknya meminta agar pemerintah dan DPRD di NTT harus meninjau ulang dan revisi Peraturan Daerah (Perda) Rencana Zonasi dan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K).

Selain itu, pihaknya juga meminta kepada pemerintah untuk mencegah terjadinya privatisasi pesisir dan pulau-pulau kecil di NTT.

"Pemerintah agar tidak mengeluarkan kebijakan yang mengabaikan masyarakat nelayan tradisional di NTT. Menghentikan pembangunan-pembangunan yang mengancam ekosistem pesisir dan laut kita. Membuka semua kawasan pesisir yang telah diprivatisasi sebagai kawasan publik dan kawasan konservasi. Dan mendorong usaha-usaha maritim yang berbasis kerakyatan," tegas Umbu.

"Melindungi keselamatan nelayan-nelayan tradisional berbasis teknologi dan pelatihan keselamatan kerja. Menghentikan dan menindak perusahan maupun usaha usaha lain yang mebuang limbah dan sampah di laut. Mendorong perluasan mata pencarian warga berbasis kemaritiman yang ramah lingkungan dan berkeadilan. Serta meminta masyarakat NTT untuk mengontrol dan mendorong pemerintah daerah dalam menciptakan kebijakan yang pro terhadap perlindungan ekosistem laut dan nelayan tradisional," pungkas Umbu.