JAMBI - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Asman Abnur menegaskan, untuk meningkatkan tipologi suatu Polda terdapat beberapa indikator penilaian yang menjadi dasar pertimbangan dalam menyetujui peningkatan tersebut. Salah satu poin terpenting yang perlu mendapat perhatian serius dari Polda yang ingin meningkatkan tipologinya ialah pada sektor perbaikan tata kelola dan penerapan transparansi serta akuntabilitas.

Hal itu ditegaskan Menteri dalam acara studi kelayakan Tipologi Polda Jambi, di Mapolda Jambi, Rabu (9/5/2018). Hadir dalam acara tersebut Deputi Kelembagaan dan Tata Laksana  Kementerian PANRB Rini Widyantini, Deputi Pelayanan Publik Diah Natalisa, Asrena Polri Irjen Bambang Sunarwibowo, Kapolda Jabar Brigjen Pol Muchlis A.S., Wakapolda, Kapolres, PJU Polda Jambi, Plt. Walikota Jambi serta Forkompinda Jambi.

Studi kelayakan ini dilakukan untuk melihat dan mengevaluasi kesiapan dan kondisi secara langsung seluruh jajaran Polda Jambi dalam menghadapi berbagai ancaman dan tantangan tugas ke depan yang semakin berat dan kompleks. Kegiatan untuk memastikan sejauh mana kesiapan dan kelayakan Polda Jambi untuk ditingkatkan menjadi Tipe A.

Seiring dengan penyampaian usul peningkatan tipologi 4 Polda oleh Kapolri, yakni Kalsel, Kalteng, Jambi dan NTB,  Kapolri juga mengusulkan penyempurnaan rancangan pedoman pembentukan dan perubahan tipe satuan kewilayahan Polri. Kementerian PANRB bersama Mabes Polri saat ini telah melakukan penyempurnaan pedoman dan kriteria pembentukan dan perubahan tipe kesatuan tersebut.

Selama ini pedoman pembentukan dan perubahan tipe Polda masih mengacu pada Perkap No. 7/2014 tentang Pembentukan dan Peningkatan Status Kesatuan Kewilayahan. Indikator penilaian pada Perkap tersebut cenderung bersifat kualitatif dan sulit untuk dilakukan pengukuran secara objektif serta lebih menekankan pada aspek beban kerja bukan kinerja.

Oleh karena itu, pedoman tersebut disempurnakan agar metode penghitungan tidak hanya didasarkan pada penghitungan terhadap beban kerja Polda saja, tetapi juga memperhitungkan capaian kinerja atau kemampuan Polda dalam menyelesaikan beban kerja tersebut. Semakin besar persentase penyelesaian kinerja dibanding beban kerja maka Polda tersebut dinilai memiliki komitmen dan motivasi yang tinggi untuk meningkatkan kinerja dan memperbaiki kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Secara umum, pedoman tersebut akan mengacu pada dimensi dan indikator kriteria yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Polri. Dimensi dan indikator Kriteria penilaian tersebut didasarkan pada kondisi demografis, kualitas kinerja, dan kemampuan satuan yang secara keseluruhan berpengaruh pada beban kerja yang didasarkan pada tugas dan fungsi (core business) dan tantangan yang dihadapi Polri saat ini.

Dikatakan, peningkatan tipe Polda, selain berdampak pada penguatan organisasi, sumber daya, personel, dan anggaran, tetapi juga berdampak pada penambahan beban anggaran APBN. Untuk itu  peningkatan tipe tersebut harus membawa manfaat yang jauh lebih besar dibandingkan biaya yang dikeluarkan oleh negara.

Apabila benefit yang dihasilkan lebih kecil dibandingkan cost yang harus dikeluarkan maka peningkatan tipe Polda dapat dikatakan tidak memberikan konstribusi positif. Untuk itu, peningkatan tipologi hendaknya tidak hanya didasarkan pada pertimbangan peningkatan beban kerja saja. Namun perlu juga melihat sejauh mana capaian penyelesaian kerja yang berhasil dilaksanakan, sejauh mana perbaikan kualitas pelayanan publik, dan bagaimana penerapan SPBE dan WBK WBBM di Polda tersebut. "Inilah yang menjadi keypoints yang menentukan dalam meningkatkan tipologi Polda. Sudah saatnya kita mulai menerapkan organisasi yang berbasis kinerja," tegas Menteri.

Pada tahun 2017, beberapa unit kerja di institusi Polri telah berhasil meraih predikat WBK dan WBBM. Kementerian PANRB telah menetapkan 12 unit kerja di lingkungan Polri yang mendapatkan penghargaan WBK dan WBBM.

Dari 12 unit organisasi tersebut, terdapat 9 unit kerja yang mendapatkan predikat WBK yakni Direktorat Tindak Pidana Tipikor Bareskrim Polri, Polrestabes Surabaya, Polrestabes Semarang, Polrestabes Medan, Polresta Pekanbaru, Polres Balikpapan, Polres Banjarmasin, Polres Padang, dan Polres Serang. “Sedangkan tiga unit kerja yang mendapat predikat WBBM yakni Polresta Sidoarjo, Polres Jember dan Polres Gresik," imbuhnya.