BREAKINGNEWS.CO.ID - Juru bicara TKN Jokowi-Ma'ruf Amin, Ace Hasan Syadzily, mengatakan, soal saran grasi Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada terpidana kasus perekaman percakapan mesum, Baiq Nuril Maknun tidak perlu diperdebatkan. Yang terpenting, sebut Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI itu adalah bagaimana Jokowi berfokus pada penegakkan keadilan dalam hukum.

"Ini bukan soal grasi atau bukan. Ini soal seseorang yang ingin mendapatkan keadilan hukum. Yang terpenting itu adalah bagaimana seorang Baiq yang seharusnya diperlakukan secara adil," kata Ace saat ditemui di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (21/11/2018).

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Fadli Zon menyebut pernyataan Presiden soal grasi Baiq Nuril mebuat bangsa malu. Karena, kata Fadli, Grasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2002 tentang Grasi. Dalam aturan itu disebutkan bahwa grasi hanya berlaku bagi seseorang yang dijatuhi hukuman selama dua tahun atau lebih.

Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang 22 Tahun 2002 menyebutkan, "Putusan pemidanaan yang dapat dimohonkan grasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah pidana mati, penjara seumur hidup, penjara paling rendah 2 (dua) tahun." Sementara Nuril divonis enam bulan penjara dan denda Rp500 juta di tingkat kasasi.

Menurut Fadli Zon, orang-orang di belakang Jokowi tidak memberikan pemahaman yang tepat. "Jadi pernyataan Presiden ini bikin kita ya sebagai bangsa malu lah sebenarnya. Bagaimana hal-hal yang sifatnya mendasar saja bisa salah gitu," kata Fadli.

Jokowi, kata Fadli, seharusnya, memahami hal-hal yang sangat dasar ini. "Seharusnya memang di tim kepresidenan itu mempunyai tim yang kuat di bidang hukum dan konstitusi sehingga Presiden itu tidak boleh salah dalam urusan-urusan yang basic seperti ini," ujar politikus Gerindra itu.