Ada Huru-hara OPEC+, Pemerintah Was-was APBN Bengkak

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah mulai mengkhawatirkan, pemangkasan produksi minyak OPEC+ akan berimbas terhadap belanja subsidi energi yang bisa mengakibatkan APBN membengkak.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan, karena perang yang terjadi antara Rusia dan Ukraina, saat ini harga energi sudah melonjak sangat tajam, hal ini juga yang membuat inflasi di sejumlah negara ikut terkerek.

Belum selesai persoalan Rusia dan Ukraina, saat ini timbul lagi keputusan OPEC+ yang menjadi salah satu produksi minyak terbesar di dunia, untuk memangkas produksi minyak harian sebanyak 2 juta per barel.

Padahal saat ini, banyak negara terutama negara berkembang sangat berharap harga energi bisa kembali normal, menuju harga yang adil dan terjangkau.

"Kita dikejutkan keputusan OPEC+ yang memotong produksi sehingga harga minyak bertahan di atas US$90 (per barel). Ini counter kebijakan yang diharapkan negara berkembang agar energi berkeadilan dan affordable tetapi yang diambil sebaliknya," jelas Airlangga di Jakarta Convention Center, Selasa (11/10/2022).

Airlangga khawatir keputusan OPEC+ yang memangkas produksi minyak harian bisa berimbas terhadap membengkaknya APBN.

"Ini catatan bagi Indonesia, karena sangat berpengaruh bagi subsidi energi di Indonesia. Oleh karena itu kita harus berhati-hati dan langkah ekstrem kita perhatikan," kata Airlangga lagi.

Untuk diketahui, di tengah ancaman krisis energi global, negara-negara eksportir minyak dan sekutunya yang tergabung dalam OPEC+, justru mengumumkan pengurangan pasokan terbesarnya sejak 2020.

OPEC+, aliansi dari Organisasi Negara Pengekspor Minyak (OPEC) dan sekutu yang dipimpin oleh Rusia sebelumnya telah menyetujui pengurangan produksi minyak mentah harian sebesar 2 juta barel. Keputusan tersebut langsung mendapatkan kritik keras dari Amerika Serikat (AS).

Pemerintahan Presiden AS Joe Biden berusaha keras untuk mencegah pengurangan produksi OPEC. Pasalnya, Biden tengah berupaya agar harga bensin di negaranya tidak melonjak lagi menjelang pemilihan paruh waktu, di mana Demokrat, partai tempat dia bernaung sedang mempertahankan kendali atas Kongres AS.

Pemerintah AS melobi OPEC+ selama berminggu-minggu dalam beberapa hari terakhir. Pejabat senior AS di bidang energi, kebijakan luar negeri dan tim ekonomi mendesak rekan-rekan asing mereka untuk memberikan suara menentang pengurangan produksi,

Amos Hochstein, utusan energi utama Biden, bersama dengan pejabat keamanan nasional Brett McGurk dan utusan khusus pemerintah untuk Yaman Tim Lenderking, melakukan perjalanan ke Arab Saudi bulan lalu untuk membahas masalah energi, termasuk keputusan OPEC+.

Mereka gagal mencegah pengurangan produksi, seperti yang dilakukan Biden setelah kunjungannya sendiri pada Juli.