BREAKINGNEWS.CO.ID - Direktur Hukum dan Advokasi Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi – Ma’ruf, Ade Irfan Pulungan mengakui proses penegakan hukum pada pemerintahan era Joko Widodo diakui masih belum sempurna. "Memang banyak hal yang belum terselesaikan oleh kami. Menjadi catatan ke depannya bagi kami untuk peningkatan proses penyelesaian kasus hukum," kata Ade Irfan saat ditemui di bilangan Cikini, Jakarta, Minggu (13/1/2019).

Meskipun demikian, Ade Irfan mengungkapkan, dalam misi yang ditawarkan pasangan Jokowi-Ma'ruf, pihaknya concern pada penegakan sistem hukum bebas korupsi bermartabat dan terpercaya. "Ada lima prinsip yang kami tawarkan. Ada pembenahan regulasi yang tumpang tindih ditingkat pusat maupun di daerah. Melanjutkan sistem reformasi hukum dan proses penegakannya.
Poin ketiga adalah terkait pencegahan dan penegakan terhadap praktik korupsi. Keempat adalah concern pada kasus HAM. Terakhir, reformasi birokrasi dan regulasi.

Ade Irfan menjelaskan, sejatinya pada masa pemerintahannya Jokowi tidak pernah ikut campur dalam proses penegakkan hukum. "Kita bisa lihat contohnya, pak Jokowi tak pernah ikut campur jika menterinya terseret kasus hukum," ucap politisi PDIP itu.

Lebih lanjut, untuk kasus HAM, menurut Ade Irfan, tidak bisa dilihat perkasus karena terdapat persoalan HAM yang sudah ada di pemerintahan sebelumnya. “Ini menjadi sorotan baik nasional maupun internasional. Tapi tak bisa dilihat kasus perkasus, atau yang terjadi pada saat pemerintahan ini, karena pasti ada hubungan (kasus di era) sebelumnya,” tegasnya.

Untuk masalah reformasi birokrasi, kata Ade, Jokowi telah melakukan gebrakan. "Beliau bentuk siber pungli tata kelola aparatur pemerintahan yang menghambat birokrasi dalam sebuah keputusan atau kebijakan. Ada pemotongan sistem birokrasi yang baik walaupun belum sempurna,” imbuhnya.

Di sisi lain, sebelumnya, Peneliti Indonesian Legal Roundtable (ILR), Erwin Natosmal Oemar mengngkapkan, Ada penurunan yang signifikan dari pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono ke masa pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) dalam prinsip Hak Asasi Manusia (HAM). Indeks HAM pada tahun 2012 (era SBY), kata Erwin adalah 5,74, lalu pada tahun 2013 turun menjadi 5,4, dan turun lagi pada tahun 2014 menjadi 4,15. Pada tahun 2015 turun lagi di angka 3,82, kemudian merangkak naik pada tahun 2016 dan 2017 masing-masing 4,25 dan 4,51.

Erwin menjelaskan, data yang dipaparkan ILR diperoleh dari beberapa metodologi riset. Pada 2013 hingga 2017, ILR menggunakan metode survei ahli dan dokumen. Survei dilakukan di 20 provinsi. Tiap provinsinya ada enam ahli yang menangani, artinya, dari 20 provinsi ada 120 berlatar belakang akademisi, aktivis dan praktisi hukum dan diminta mengusi 10 jenis kuesioner