BREAKINGNEWS.CO.ID - Disahkannya RUU Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) menjadi UU tak hanya untuk meningkatkan penerimaan negara. Namun, disahkannya RUU tersebut juga menyangkut hajat hidup orang banyak. Hal itu mencakup pelayanan dasar dalam membantu masyarakat yang tidak mampu. Di sisi lain, UU ini juga bisa menciptakan suatu penerimaan negara yang bisa meningkatkan kualitas layanan itu untuk masyarakat secara keseluruhan. "Jadi, dalam PNBP ini nantinya akan banyak definisi yang seimbang antara berbagai tujuan kita dalam bernegara," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani saat ditemui wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (26/7/2018).

Menurutnya, hal ini memang kebutuhan masyarakat sangat beragam. Pemerintah, kata Sri juga harus mampu menjalankan fungsinya harus di definiskan. Dan tujuan-tujuan itu harus semakin dijelaskan sehingga bisa diseimbangkan antar berbagai tujuan itu. Adapun potensi yang dari PNBP itu sendiri, nantinya akan dilihat dalam APBN pada tahun 2018, kenaikan PNBP dalam dua tahun terkahir cukup tinggi. "Bahkan, pada tahun 2017, PNBP meningkat diatas 30 persen. Tahun ini, kita masih meningkat diatas 20 persen," tuturnya.

Dalam peningkatan tersebut, dirinya pun berharap komponen-komponen itu akan dapat meningkatkan PNBP. Ia berpendapat jika dirinya pun tak mengelak bahwa kontributor dari kenaikan PNBP paling tidak selama dua bulan terkahir, berasal dari kenaikan harga komoditas. "Namun, dari Badan Layanan Umum (BLU) pun mengalami peningkatan di sisi akuntabilitas dan penerimaan," ungkapnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani pun mengaku berterima kasih telah disahkannya RUU PNBP menjadi UU. Sri mengatakan jika disahkannya RUU tersebut adalah untuk menggantikan UU nomor 20 tahun 1997. "Dengan adanya UU ini kita berharap bahwa tata kelola PNBP akan lebih baik, jelas dan efisien," katanya saat ditemui wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (26/7).

Menurutnya, sebanyak 6 klaster penerimaan negara bukan pajak yang ada dalam UU itu. Masing-masing dari 6 klaster itu menurutnya membutuhkan pengelolaan yang agak berbeda. "Dan oleh karena itu, dengan RUU yang sudah disahkan menjadi UU, akan menjadi landasan yang baik," sebutnya.