JAKARTA - Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat Amir Syamsudin mengatakan jika aksi walkout yang dilakukan oleh Kepala Divisi Advokasi dan Bantuan Hukum Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean saat Presiden Joko Widodo (Jokowi) berpidato pada Rapat Pimpinan Nasional Demokrat pada Sabtu (10/3/2018) akan mendapatkan sanksi. Amir mengaku sangat menyesalkan tindakan seperti itu.

"Sangat saya sesalkan itu terjadi. Tentu ada sanksi, minimal teguran nanti," katanya, Selasa (13/3/2018). Ia mengatakan jika sikap yang ditunjukkan oleh Ferdinand sangat tidak pantas karena tidak menghormati Jokowi sebagai tamu undangan yang hadir. Meski begitu, sanksi apa yang akan diberikan akan tergantung dengan pemeriksaan yang dilakukan Komisi Pengawas Demokrat terhadap Ferdinand. "Komisi pengawas akan memeriksa dan rekomendasinya ke Dewan Kehormatan," kata Amir.

Selain itu, dirinya juga mengaku tidak bisa menerima alasan Ferdinand yang mengatakan bahwa aksinya tersebut adalah sikap pribadi. Menurutnya, alasan tersebut tidak relevan karena acara Rapimnas Demokrat merupakan acara resmi partai. Apalagi, Ferdinand juga turut mempublikasikan aksi walkout tersebut diakun Twitter miliknya. "Kalaupun dia meninggalkan ruangan, harusnya tidak usah pakai bilang-bilang, pakai istilah walkout," kata Amir.

Seperti diberitakan sebelumnya, Ferdinand beralasan untuk walkout karena dirinya mengaku kecewa dengan Jokowi yang tidak memenuhi janji-janji politiknya. "Pada saat beliau pidato, saya memilih keluar dari ruangan. Itu adalah ekspresi kekecewaan saya dengan beliau yang tidak memenuhi janji politiknya pada saat pilpres dulu," kata Ferdinand, Senin (12/3/2018).

Mantan relawan Jokowi di Bara JP ini menilai, banyak janji yang disampaikan Jokowi, tetapi tidak terealisasi sebagaimana mestinya. Misalnya, terkait utang luar negeri Indonesia yang kini membengkak. "Beliau dulu menekankan akan menolak utang luar negeri, tetapi sekarang utang kita semakin menjadi-jadi," katanya. Untuk itu, ia menegaskan jika dirinya tidak takut ditegur oleh Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono terkait aksinya tersebut. Alasannya, hingga saat ini belum ada keputusan resmi bahwa Demokrat mendukung Jokowi di Pilpres 2019. Oleh sebab itu, setiap kader berhak menyarakan pendapatnya.