BREAKINGNEWS.CO.ID-Menjelang akhir tahun 2018 beberapa dinas masih jauh dari target, yang mana serapan anggaran dianggap tidak maksimal seperti Dinas Sumber Daya Air, Dinas Bina Marga dan Dinas Pendidikan DKI Jakarta.

Sekretaris Komisi C DPRD DKI Jakarta James Arifin khawatir apabila ketiga dinas tersebut tidak bisa melakukan serapan secara maksimal. Berdasarkan pembahasan oleh anggota dewan legislatif, diprediksi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Pemprov DKI Jakarta bisa menyentuh angka Rp17 triliun.

"Realisasi keuangannya pemprov DKI ini sangat prihatin dan nanti akan mengakibatkan SILPA 2019 ini kurang lebih 17 Triliun," ujarnya saat dihubungi, Jakarta, Kamis (8/11/2018).

Banyak SILPA selain ketiga dinas tersebut juga disebabkan banyaknya Pelaksana Tugas (Plt) dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sehingga program yang sudah disusun tidak dijalankan sesuai dengan rencana. Di mana SILPA akan diserahkan pada badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI dalam bentuk Penyertaan Modal Daerah (PMD).   "Yang selama ini diberlakukan kan seperti itu.  Karena BUMD sekarang menbutuhkan modal PMD," katanya. 

Tidak hanya SKPD sulitnya serapan anggaran juga menjadi pertanyaan fungsi dari adanya Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) yang dianggap sama sekali kinerjanya tidak maksimal.

Sebelumnya, anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta, William Yani mengatakan bahwa kekosongan kepala dinas bisa menghambat penyerapan anggaran. Hal itu karena Plt tidak bekerja secara maksimal dan lebih berhati-hati dengan posisinya yang hanya Plt namun memiliki kewenangan seperti kepala dinas. “Ini banyak kekosongan kepala dinas dan Plt tidak penuh dalam bekerja karena mereka juga merasa khawatir,” ujar Yani di kantor DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jumat (28/9/2018).

Adapun beberapa posisi yang diisi oleh Plt diantaranya Kepala Dinas Bina Marga tersebut saat ini menduduki posisi Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI, Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI, Kepala Dinas Perumahan, Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Tata Air dan Kepala Dinas Pehubungan DKI.