JAKARTA - Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan, dirinya akan memerintahkan seluruh kadernya untuk tidak memilih partai politik yang mengesahkan UU MD3. Revisi UU MD3 mengatur DPR melalui Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) saat ini bisa mempidanakan para pengkritik yang dianggap merendahkan. Kewenangan itu termaktub dalam Pasal 122 huruf k revisi UU MD3.

"Saya akan memerintahkan seluruh kader Pemuda Muhammadiyah untuk tidak memilih partai politik yang telah menyeret Indonesia ke era kegelapan demokrasi dan hukum tersebut," ujarnya Selasa (13/2/2018).  "Bagi saya, UU MD3 dengan 3 tambahan pasal tersebut menyeret Indonesia ke era kegelapan demokrasi, ternyata politisi kita ingin berkuasa tanpa batas, bahkan mau mempersulit proses hukum dan memperoleh kekebalan hukum, dan antikritik," kata Dahnil.

Watak otoritarian, menurut Dahnil, menjadi virus yang menyebar serta menjangkiti seluruh politisi yang mempunyai kekuasaan. DPR serta parpol, dia memberi tambahan, kehilangan otoritas moral untuk bicara demokrasi dan hak masyarakat sipil yang berada di dalamnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Firman Soebagyo menerangkan maksud pasal itu. Pasal tersebut berbunyi : Mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR.

"DPR kan lembaga negara, kan tentunya harus dihormati, kayak lembaga kepresidenan. Kalau kemudian di DPR ditulisi koruptor semuanya, pejabat, itu ndak boleh. Tidak semuanya orang masuk kategori itu," tutur Firman. UU MD3 yang kontroversial itu disahkan oleh delapan fraksi, yakni Golkar, Gerindra, PDIP, PKB, Hanura, PAN, PKS, serta Partai Demokrat.