JAKARTA -- Rektor Universitas Muhammadiyah, Prof. Dr. Syaiful Bakhri SH.,MA menyatakan, KPK seharusnya menghentikan kasus e-KTP yang melibatkan nama Ketua DPR Setya Novanto. Berdasarkan vonis hakim terhadap terpidana e-KTP Irman dan Sugiharto, Setya Novanto tidak disebut menerima aliran dana proyek tersebut.

"Putusan pengadilan Tipikor terhadap pelaku dengan tidak mengkaitkan tersangka lain adalah jalan benar dengan keyakinan majelis hakim. Maka semestinya demi keadilan atas Ketuhanan Yang Maha Esa, KPK harus berani menyatakan kasus ini ditutup, dan selesai," kata Syaiful saat dihubungi, Kamis (27/7/2017).

Mlihat fakta hukum di pengadilan maka dakwaan KPK tidak terbukti, maka pasal 2 ayat (1) atas pasal 3 UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang disangkakan kepada Novanto tidak dapat dibuktikan.

Bahkan pimpinan KPK seharusnya mundur karena telah lalai dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka tanpa bukti yang cukup. "Bila tidak alasan dalam KUHAP maupun UU Tipikor, maka komisioner harus menyatakan untuk mengundurkan diri," tandasnya.

Sebelumnya, pada sidang vonis dua terdakwa kasus E-KTP Irman dan Sugiharto yang lalu, Hakim Tipikor tidak memasukkan nama Setya Novanto dan hanya menyebut 3 nama yakni Ade Komarudin, Markus Nari dan Miryam yang terlibat dalam kasus tersebut.

Atas dasar fakta hukum dalam persidangan itulah, banyak ahli dan pakar hukum khususnya pakar hukum pidana dan KUHP serta KUHAP menilai Setya Novanto "clear" dalam kasus E-KTP.

BREAKINGNEWS.CO.ID