BREAKINGNEWS.CO.ID- DPR mendesak Pemerintah untuk memastikan realisasi anggaran tahun ini benar-benar mampu menjadi pengungkit kinerja perekonomian nasional. Hal tersebut diutarakan Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo dalam pidatonya pada Rapat Paripurna Penutupan Masa Persidangan III Tahun Sidang 2018-2019 di Gedung Paripurna, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (13/2/2019). "Mengingat ketidakpastian ekonomi global masih akan terus berlanjut pada tahun ini," tegasnya. 
 
Lanjut Bambang, pihaknya dari DPR meminta Pemerintah agar RKP dan RAPBN 2020 yang sedang disusun tetap memperhatikan dan sejalan dengan tahapan prioritas RPJMN ke-4 yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025. 
 
"Penyusunan RKP dan RAPBN 2020 harus ditujukan  untuk  mewujudkan masyarakat Indonesia  yang  mandiri,  maju,  adil dan makmur  melalui  percepatan  pembangunan  di  segala bidang  dengan  menekankan  terwujudanya struktur  perekonomian  yang  kokoh berlandaskan  keunggulan  kompetitif  yang  didukung oleh SDM yang berdaya saing tinggi," katanya. 

Diketahui, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mengaku siap membahas Rancangan APBN (R-APBN) 2020 dengan penerapan sistem E-Planning dan E-Budgeting. Kedua sistem itu sebagai komitmen PPP dalam memberantas korupsi.

"PPP siap jika itu diterapkan," kata Sekjen PPP Asrul Sani saat berbicara pada Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi 2018' yang diselenggarakan KPK, di Jakarta, Selasa (4/12). Konferensi ini digelar dalam memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia. Acara peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia sendiri dibuka oleh Presiden Joko Widodo. Hadir pula perwakilan 16 partai politik (Parpol) peserta pemilu 2019.

PPP menyambut baik ajak Presiden Jokowi pada acara itu untuk menerapkan sistem tersebut‎. Bagi PPP, dua sistem itu sebagai langkah cepat dan mendasar dalam mencegah praktik korupsi.

Dia menantang partai-partai lain untuk mendukung sistem E-Planning dan E-Budgeting. Jika semua parpol yang lolos Pemilu 2019 tidak sepakat menerapkan dua sistem tersebut maka potensi korupsi akan selalu muncul dalam pembahasan APBN.

Upaya lain yang dilakukan PPP dalam memberantas korupsi adalah sejalan apa yang diomongkan dengan tindakan. Kader PPP dituntut berkata jujur. Jangan berbicara suci dan bersih tapi perbuatannya sesungguhnya menyimpang. "Ini tantangan terbesar dalam upaya pencegahan korupsi," tutur anggota DPR ini.

Dia juga menambahkan bentuk lain dari komitmen PPP ‎memberantas korupsi adalah membersihkan calon anggota legislatif (Caleg) 2019 dari mantan narapidana, terutama yang terkait korupsi. Aturan yang dikeluarkan KPU menjadi perdebatan serius di internal PPP. Tetapi karena komitmen memberantas korupsi, maka PPP termasuk satu partai yang caleg-nya tidak ada mantan koruptor. "Ini semua komitmen kami. Kami siap langkah lain yang dibuat KPK," kata Asrul.