BREAKINGNEWS.CO.ID-Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah mengidentifikasi 295 titik reklame yang ditandai sebagai kendali secara ketat. Dari 295 titik reklame, hanya lima titik reklame yang tidak melakukan pelanggaran secara hukum.

Sedangkan, dari 290 titik reklame lainnya yang berpotensi melanggar ada kisaran 237 dan masih ditindaklanjuti sedangkan 43 titik reklame sudah dilakukan upaya persuasi hingga penegakan hukum dengan pembongkaran.

Keseluruhan titik reklame tersebut difokuskan pada jalan protokol Ibu Kota, seperti Jalan Gatot Subroto, Sudirman-Thamrin, S. Parman, maupun Rasuna Said.

"Kami saat ini sedang menargetkan pajak reklame dan kemudian target setelah ini adalah restoran. Pemprov DKI Jakarta saat ini telah mencoba menyelesaikan masalah dengan cara yang persuasif. Tapi, pada titik tertentu, harus ditegakkan aturan itu. Ini adalah bagian dari akuntabilitas," ungkap Ketua Komite Pencegahan Korupsi Ibu Kota Jakarta (KPK Ibu Kota), Bambang Widjojanto, di Jakarta, Sabtu (8/12/2018).

Bambang menuturkan, pencegahan korupsi di lingkungan Pemprov DKI Jakarta bukan hanya dilakukan dari segi penyerapan anggaran (pengeluaran), namun juga sektor penerimaan (pendapatan) yang bersih, transparan, dan akuntabel. Melalui operasi penertiban reklame, perusahaan yang selama ini tidak menaati peraturan dan melakukan pembayaran pajak akan ditindak melalui sanksi tegas pelarangan memasang reklame selama satu tahun.

"Tanggal 6 Desember adalah hari terakhir buat para pelanggar. Kalau tidak melakukan tindakan juga setelah diberikan Surat Peringatan ketiga (SP3), akan ada pencabutan hak dan tindakan tuturnya.

Operasi penertiban reklame berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Reklame, Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame, dan Peraturan Gubernur Nomor 148 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Reklame. Reklame-reklame yang ditertibkan adalah yang melanggar izin sebagaimana ditentukan dalam aturan perundang-undangan tersebut. (