BREAKINGNEWS.CO.ID - Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Grace Natalie mempersilakan jika ada kader yang ingin hengkang karena larangan poligami. "Ya, nggak apa-apa. Seleksi ideologi namanya. Kalau dia menolak berarti tidak sejalan," kata Grace, Jumat (14/12/2018).

Ketua DPC PSI Bone, Sulawesi Selatan, Nadir Amir, menjadi satu contoh kader PSI yang menolak aturan tersebut. Nadir mengungkapkan alasan menolak aturan itu tak berarti dirinya mau berpoligami. Hanya saja, dia menolak lantaran sang ayah punya 4 istri. Menanggapi hal itu, Grace tidak akan menahan Nadir untuk mundur dari partai.

Menurut Grace, tiap orang berhak menyatakan ketidaksetujuannya terhadap sebuah aturan. "Kalau pengurus sudah pasti tidak kami bolehkan poligami. Kalau ayahnya pengurus, ya terserah. Namun kalau yang bersangkutan mau mundur karena tidak setuju, kami tidak akan menahan. Ini verifikasi ideologis namanya," tegas Grace.

Sebelumnya, larangan poligami bagi kader PSI dikatakan Grace di Jatim Expo, Surabaya pada Selasa (11/12). Dia tidak akan merestui kader, pengurus, dan anggota legislatif dari PSI mempraktikkan poligami. "Karena itu, PSI tidak akan pernah mendukung poligami. Tak akan ada kader, pengurus, dan anggota legislatif dari partai ini yang boleh mempraktikkan poligami," kata dia.

Penolakan poligami juga akan dilakukan jika PSI lolos ke parlemen. Dia menyebut PSI akan menjadi yang pertama berjuang merevisi UU Poligami.

Pecat Kader Berpoligami

Sementara itu, Sekjen PSI, Raja Juli Antoni, mengatakan, jika ada salah satu kadernya yang melanggar peraturan tersebut akan dipecat. "PSI melarang keras kader dan calegnya melakukan poligami. Jika ketahuan, sanksinya tegas berupa pemecatan," kata Toni.

Toni mengungkapkan, pihaknya mempunyai komitmen yang kuat untuk memberantas praktik poligami yang menurutnya sudah melembaga di Indonesia. Apalagi kata Antoni praktiknya telah diatur dalam UU nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Karena itu, tugas pertama caleg DPR RI yang diusung PSI jika lolos ke Senayan adalah mengusulkan revisi UU nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

"Beberapa point pasal utama yang harus diubah yakni tentang poligami dan usia perkawinan 16 tahun bagi perempuan menjadi 18 tahun," jelasnya.