Jakarta - Kuasa hukum Setya Novanto, Ketut Mulya Arsana, menilai penetapan tersangka terhadap kliennya oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak sah. Di pengadilan negeri Jakarta Selatan, Kamis (7/12/2017), Ketut beralasan bahwa penetapan tersangka yang dilakukan KPK terhadap Setnov tidak berdasar hukum. Menurut Ketut penetapan tersangka kedua terhadap Novanto memiliki kesamaan objek, subjek materi perkara.

"Yang dilakukan termohon terhadap diri pemohon adalah tidak sah," kata Ketut. Ia mengatakan bahwa Setya Novanto telah memenangkan gugatan praperadilan sebelumnya. Penetapan tersangka kedua terhadap Novanto terjadi setelah diterbitkannya Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) pada 31 Oktober 2017.

Ketut juga mempermasalahkan terkait dengan tersebarnya SPDP terhadap kliennya yang beredar luas di aplikasi Whatsapp kalangan awak media beberapa waktu lalu. "Bahwa sebelum SPDP diterima oleh pemohon ternyata SPDP dari termohon tersebut telah beredar dan tersebar di media cetak dan elektronik," ungkap Ketut.

Diketahui, KPK telah merampungkan berkas penyidikan Setnov dan dinyatakan telah lengkap atau P21 pada Selasa 5 Desember 2017. Jika merujuk pada Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP, yang menyatakan 'dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa ‎oleh pengadilan negeri sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada praperadilan belum selesai maka permintaan tersebut gugur.

Sedangkan, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 102/PUU-XIII/2015 menyatakan, permintaan praperadilan dinyatakan gugur ketika sidang perdana pokok perkara terdakwa digelar di pengadilan.