BREAKINGNEWS.CO.ID - Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan pada 12 Agustus 2019 lalu melakukan perluasan kawasan ganjil-genap yang diyakini akan mengurangi tingkat polusi udara di Ibu Kota. Namun, kebijakan Anies tersebut tak mendapatkan apresiasi sepenuhnya oleh sebagian warga Jakarta.

Alasan utama yakni terkait dengan faktor ekonomi yang membuat kebijakan tersebut sulit diterima sebagian masyarakat. Seperti halnya yang dirasakan oleh warga dan pedagang di sekitar sentra bisnis Jalan Gajah Mada, Hayam Wuruk dan Gunung Sahari, Jakarta. Masyarakat bahkan meminta Anies mengkaji kembali kebijakan tersebut karena dinilai merugikan mereka khusus para pedagang.

Adapun seruan tersebut disampaikan langsung oleh ratusan perwakilan warga dan pedagang di Pasar Hayam Wuruk Indah (HWI) Lindeteves, Glodok, Jakarta Barat, Jumat (30/8/2019) malam dalam acara pernyataan keberatan terkait perluasan sistem ganjil-genap di DKI Jakarta.

"Kami para pedagang dan warga sekitar di sentra bisnis ini menyatakan sikap bahwa ganjil genap bukan solusi masalah polusi di Jakarta. Kami menyatakan sepakat menjadi pelopor untuk menghijaukan Jakarta. Maju kotanya, bahagia warganya...!" demikian pernyataan sikap warga dan pedagang yang disampaikan.

Menurut pengakuan salah seorang perwakilan pedagang Pasar Glodok, Eka mengatakan jika sejak kebijakan Anies tersebut diberlakukan, penghasilan para pedagang mengalami penurunan hingga 50 persen.

Melihat besarnya angka tersebut, tak ayal jika banyak warga bahkan pedagang yang mengeluhkan kebijakan orang nomor satu di DKI itu.

"Terus terang kami merasa amat sangat dirugikan karena keadaan sekarang udah sepi ditambah lagi ada ganjil-genap maka makin bertambah sepi. Dengan berkurangnya income, dikawatirkan adalah dampaknya akan menjadi dampak domino kemana-mana," kata Eka.

"Kami operational jalan terus, gaji karyawan jalan terus, itu kan menjadi dampak yang sangat tidak menguntungkan bagi kami semua bukan hanya pedagang. Dampaknya dagangan sudah 2 minggu sepi, penurunan omset saat uji coba ini menurun hingga 50%," sambungnya.

Untuk itu, Eka meminta Pemprov DKI  mengkaji kembali perluasan ganjil-genap di kawasan tersebut, pasalnya banyak warga yang dirugikan khususnya para pedagang.

"Harapannya mohon dikaji ulang, apakah ini sebuah kebijakan yang benar-benar membawa dampak yang berguna bagi masyarakat atau tidak. Karena di sini yang akan terimbas akibatnya adalah kami semua masyarakat. Kalau bisa dibatalkan itu lebih baik tapi kalau tidak bisa diundur dulu biar kita mencari solusi yang lebih baik lebih bijak," ucap dia.