BREAKINGNEWS.CO.ID - Setelah melalui kudeta, pada akhirnya kekuasaan Presiden Sudan, Omar al-Bashir, tumbang. Saat ini para aktivis hak asasi manusia (HAM) mendesak agar Bashir bisa diseret ke Mahkamah Internasional (ICC) atas sejumlah kasus kejahatan perang terkait dengan perang saudara selama beberapa tahun di Darfur.

Seperti dilansir Associated Press, Jumat (12/4/2019), salah satu desakan itu muncul dari Direktur Hukum Internasional Human Rights Watch, Richard Dicker. Dia berharap setelah Bashir tidak lagi dilindungi oleh kekuasaan maka harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam konflik di Darfur. "Saya pikir saat ini ada kesempatan untuk menyeret Omar al-Bashir ke Mahkamah Internasional," kata Dicker.

Menurut Dicker, tidak hanya Bashir saja yang harus dibawa ke Mahkamah Internasional. Dia menyatakan pimpinan Partai Kongres Nasional, serta sejumlah kepala milisi dan angkatan bersenjata Sudan juga harus diadili, terkait dengan dugaan kejahatan perang. Selama ini Mahkamah Internasional tidak bisa menyeret figur politik atau kepala negara yang masih menjabat ke pengadilan atas dugaan kejahatan tingkat tinggi.

Bahkan Kepala Dewan Militer Sudan, Jenderal Awad Mohammed Ibn Auf, yang mengkudeta dan menggantikan Bashir juga merupakan buronan ICC. Konflik Darfur yang meletup sejak 26 Februari 2003 lalu hingga hari ini sudah menelan korban jiwa sekitar 300 ribu orang. Pemicunya beragam, mulai dari perebutan sumber air, sengketa wilayah, hingga diskriminasi dan persekusi pemerintah Sudan yang dikuasai etnis Arab dan penduduk minoritas non-Arab pemeluk Nasrani dan animisme.

Pihak-pihak yang terlibat konflik adalah kelompok pemberontak Tentara Pembebasan Sudan (SLA) dan Gerakan Persamaan dan Keadilan (JEM). Mereka berhadapan dengan pasukan pemerintah dan milisi yang dibentuk dari suku Janjawid keturunan Arab. Dalam konflik itu, pasukan pemerintah Sudan dan milisi Janjawid disebut melakukan pembunuhan, penghilangan paksa, membantai, melakukan mutilasi, meneror, mengusir paksa, hingga memperkosa penduduk di kawasan Darfur.

Sekitar 2,7 juta penduduk mengungsi akibat konflik itu. ICC menyatakan Bashir terbukti dan bersalah atas sejumlah kejahatan perang itu pada 2009.