BREAKINGNEWS.CO.ID - Kurangnya pengawasan terhadap pendaftaran Kartu Jakarta Pintas (KJP) dimanfaatkan oknum guru. Berdalih administrasi, seorang oknum Guru SMK Taman Sakti, Cengkareng, Jakarta Barat di umumkan pembayaran sebesar Rp 100 ribu per anak untuk pengurusan KJP.

Salah satu orangtua siswa, berinisial SAN, mengakui akan hal itu. Ia menyaksikan langsung bagaimana oknum guru maupun sekolah meminta uang sebesar Rp 100 ribu melalui surat yang di bagikan ke masing masing murid.

“Jadi pas anak saya mau perpanjang KJP, pihak sekolah meminta Rp 100 ribu untuk biaya administrasi,” ujar SAN, di konfirmasi, Jumat (8/3/2019).

Padahal merujuk dari Surat Ketentuan Gubernur No.4 tahun 2018 menegaskan pengurusan KJP di masing masing sekolah negeri di Jakarta sama sekali tidak dipungut biaya.

Tidak ada biaya yang dikenakan untuk pendaftaran KJP. Hal itu juga dirasakan oleh adik San. Kebetulan anak dari adik San bersekolah satu gedung dengan anaknya.

Tak hanya soal pungutan Rp 100 ribu. Beberapa siswa didik juga di tahun tahun lalu sempat dimintai Rp 20 ribu saat mendaftar awal KJP.

Meski dipungut, saat itu SAN menjelsskan tak keberatan, lantaran nilainya masih dapat dimaklumi, namun sekarang biaya tererbut bengkak 80%.

"Tapi kalo Rp. 100 ribu, kita keberatan, kira kira lah punglinya, padahal anak adik saya itu KJP gratis cuma modal materai 6000, jadi ini jelas pungli” ujarnya.

Dikatakan SAN. pihak sekolah meminta tarif sebesar Rp. 100 ribu per siswa sebagai bentuk proses percepatan pembuatan KJP.

“Seharusnya kan gak seperti itu, kami juga tidak menuntut dipercepat asal sesuai prosedur," ujarnya.

Dari penuturan SAN, pungli yang terjadi telah ia laporkan kepada sekolah. Kala itu, pihak sekolah beralasan perlu adanya ‘pelicin’ agar KJP yang diuruskan oleh seorang oknum guru tertentu

Termasuk soal keluhan itu, San mengakui pihaknya telah melaporkan hal ini kepada Pemkot Jakarta Barat melalui sistem online. Namun pelaporan itu tak kunjung mendapatkan tanggapan.

Walikota Desak Disdik

Sementara itu dihubungi terpisah, Walikota Jakarta Barat, Rustam Effendi menegaskan tak mentolerir adanya pungli. Ia mengatakan akan memangil Sudin Pendidikan Jakarta Barat melakukan investigasi.

“Hari ini saya panggil sudinnya. Ngga bener itu adanya pungli,” ujar Rustam, Jumat (8/3/2019).

Rustam menjelaskan apapun alasannya pungli, khususnya di dunia pendidikan tidak dibenarkan. Terlebih bahan untuk pungli, yakni Kartu Jakarta Pintar (KJP), merupakan program unggulan Gubernur DKI Jakarta.

“Kita tak melihat sekolah. Tapi KJP nya. Kenapa di jadikan pungli. Ini ngga akan saya biarkan,” tegas Rustam.