BREAKINGNEWS.CO.ID - Di tengah kesulitan selalu ada jalan. Itulah yang dirasakan Tuti, satu dari ribuan korban calon jamaah First Travel yang gagal berangkat umrah akibat tindak kejahatan yang dilakukan Andika Surachman dan Anniesa Desvitasari, pasangan suami istri pendiri perusahaan tersebut.

Impian Tuti, wanita beranak tiga untuk umrah ke tanah suci Mekah, Arab Saudi, tampaknya akan terwujud. 

Hal itu setelah Natalia Rusli dari Master Trust Law Firm bergabung menjadi kuasa hukum para korban calon jamaah umrah First Travel. "Saya bersyukur banget berkat perjuangan ibu Natalia saya akhirnya bisa berangkat umrah," ujar Tuti kepada Breakingnews.co.id, Senin (11/5/2020).

Tuti, yang berusia 63 tahun menceritakan sisi kehidupannya menjadi kelam dan impiannya untuk umrah buyar, setelah First Travel tersandung masalah hukum.

Padahal, untuk bisa umrah ia mengaku sudah menyetorkan uang seluruhnya berkisar Rp21 juta yang dikumpulkannya dari hasil menjahit pakaian selama 8 tahun di daerah Pela, Mampang, Jakarta Selatan.

"Coba bapak pikir, gimana saya gak stres. Saya ini mualaf, begitu masuk Islam kemudian saya kumpulkan uang sekitar 8 tahun dari menjahit untuk umrah. Tiba-tiba ketika waktunya tiba gagal berangkat lantaran perusahaannya bermasalah," kisah Tuti menceritakan pengalamannya.

Sejak First Travel tersandung masalah hukum, Tuti mengaku hanya bisa pasrah dan berserah kepada Allah.

"Saya berserah aja kepada Allah. Apalagi, kuasa hukum yang mengurusi kasus ini juga meninggal dunia dan putusan perkaranya di Mahkamah Agung menyatakan aset dan semua barang buktinya jadi rampasan milik negara," ujar Tuti.

Di tengah peliknya persoalan tersebut, lanjut Tuti, kuasa hukum para calon jamaah First Travel, Natalia Rusli, bergabung. "Saat ibu Natalia bergabung menjadi kuasa hukum, kami diberikan semangat. Dan sejak itu keadaan saya yang mulai ngedrop jadi bersemangat lagi untuk berjuang bersama ibu Natalia dan kawan-kawan lainnya, untuk mendapatkan hak kami. Ibu Natalia orang baik," paparnya.

 

Tuti (63 tahun), calon jamaah umrah First Travel (berhijab hitam) usai diundang di Komisi VIII DPR, beberapa waktu lalu. (Foto: Ferry Edyanto/breakingnews.co.id).


Natalia adalah kuasa hukum ketiga para calon jamaah First Travel gagal umrah, setelah kuasa hukum sebelumnya Riesqi Rahmadiansyah, dikabarkan meninggal dunia. Riesqi wafat ketika persidangan tengah menyidangkan gugatan kelima kliennya; Anny Suhartaty, Hj Ira Faizah, Devi Kusrini, Zuherial dan Ir Ario Tedjo Dewanggono di Pengadilan Negeri Depok.  

Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Depok menolak gugatan perdata mereka ke First Travel lantaran dinilai cacat formil. Salah satunya, karena penggugat tidak bisa menguraikan apakah gugatan itu dilayangkan oleh jemaah atau oleh agen travel.

"Mengadili dalam eksepsi menolak turut tergugat seluruhnya. Gugatan penggugat tak dapat diterima, menghukum penggugat biaya perkara yang sampai saat ini Rp 815 ribu," ujar hakim ketua Ramon Wahyudi di PN Depok, Jalan Boulevard, Pancoran Mas, Depok, Senin (2/12/2019).

Dari situ, Natalia kemudian dipercaya menjadi kuasa hukum mewakili 33.000 ribu jamaah gagal berangkat First Travel. "Para calon jamaah kemudian menyerahkan sepenuhnya hak kuasa tersebut ke Natalia. Tugasnya memediasi melalui pemerintah supaya dianggarkan bagi para korban First Travel. Seperti itu," ujar Tuti.

Natalia yang dihubungi Breakingnews.co.id mengungkapkan, kehadirannya membantu Tuti dan calon jamaah umrah First Travel, semata-mata murni panggilan hati dan profesi. "Tahu ada kejadian itu lalu saya bersurat ke Kementerian Agama pada 26 November. Dua hari setelah surat itu, pada 28 November, Menteri Agama langsung mengeluarkan statemen sebagaimana dilansir Kompas, yang isinya akan memberangkatkan jamaah First Travel, prioritasnya dimulai dari yang miskin dulu," katanya.

"Adapun yang kaya, menteri bilang itung-itung beramal lah, seperti itu," ucap Natalia.

Di rapat Komisi VIII, Menteri Agama Fachrul Razi menyatakan siap membantu korban penipuan First Travel dengan memberangkatkan haji secara bertahap.

"Kita coba inventarisasi, mana yang pantas untuk kita bantu (berangkat haji). Yang kaya-kaya enggak usah dibantu gitu ya. Dia rela aja, kan itu pahala juga, yang pantas dibantu ini kemudian kita bantu untuk kita berangkatkan," kata Fachrul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (28/11/2019).

Fachrul mengatakan, nama-nama yang layak tersebut bakal didata dan diberangkatkan. Terkait pemberangkatannya, Kemenag akan bekerja sama dengan biro travel haji. 

Namun, kata dia, pemberangkatan haji itu tetap membutuhkan biaya tambahan dari para korban.

"Mungkin kita minta dia (korban first travel) tambah 8 juta, kemudian akan kami coba susupkan ke beberapa travel, yang selama ini dalam tanda petik sudah punya keuntungan agak banyaklah selama menjalankan haji. Mudah-mudahan bisa kami titip di beberapa tempat," ucapnya.

Fachrul mengatakan, pihaknya berupaya menyelesaikan persoalan First Travel selama masa pemerintahan Jokowi-Ma'ruf.

"Di Komisi VIII soal itu kami bahas bahwa kami bukan untuk berseberangan dengan pemerintah. Tapi bagaimana mencari jalan keluar untuk memberangkatkan para calon jamaah umrah ini. Seperti itu," ujar Natalia seraya menyebutkan dirinya menjadi kuasa hukum pasca MA menolak perkara dalam putusannya tersebut.

Natalia melanjutkan, usulan perlunya pemerintah memikirkan nasib para jamaah umrah First Travel yang gagal berangkat disampaikan mengacu pada Pasal 86 ayat 3 dan 4 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah. Isinya, "Pada ayat 3 isinya; Selain oleh PPIU, penyelenggaraan perjalanan Ibadah Umrah dapat dilakukan Pemerintah. Sedangkan ayat 4 berbunyi; Perjalanan penyelemggaraan Ibadah Umrah yang dapat dilakukan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud ayat 3 dilakukan jika terdapat keadaan luar biasa atau keadaan darurat."

Atas argumentasi hukum itulah, Natalia kemudian berkirim surat ke DPR dan dua hari kemudan diundang dengar pendapat. "Surat yang saya kirim ke Komisi VIII juga hanya berselang dua hari dari surat yang kami layangkan ke Menteri Agama. Oleh Komisi VIII diundang untuk menyampaikan pendapat. Disitu kami jelaskan bagaimana supaya pemerintah bersama Komisi VIII menganggarkan biaya untuk para korban First Travel ini," jelad Natalia.

Sampai saat ini diakui Natalia, usulannya untuk memberangkatkan para calon jamaah umrah memang belum bisa dilaksanakan. Alasannya karena terbentur masalah wabah virus corona atau Covid-19. 

Untuk itu, ia bersama beberapa rekannya menyampaikan telah membentuk yayasan yang diperuntukan membantu para korban First Travel dan orang miskin yang ingin melaksanakan umrah ke tanah suci Mekah. "Yayasan ini non profit, nantinya kami akan merangkul orang-orang yang mampu secara ekonomi untuk berderma bagi fakir miskin, khususnya korban First Travel, untuk umrah," jelas Natalia.

Natalia menyebut pembentukan yayasan itu dilakukannya untuk menopang korban-korban First Travel. "Stuktur dan badan hukum sudah terbentuk, tinggal kita rilis aja," ucapnya.