Jakarta - Gagasan perpindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan selalu dikaji Kementerian Rencana Pembangunan (PPN)/Bappenas. Tujuan kajian dikerjakan pada 2017, hingga perpindahan pusat pemerintahan mulai disediakan pada th. depan.

Menteri Koordinator Bagian Perekonomian, Darmin Nasution mengakui, masih tetap menanti kajian perpindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan. Hingga ia belum juga dapat berkomentar banyak tentang recana itu.

" Agar studinya usai di Bappenas. Janganlah saya berkomentar dahulu, saya belum juga baca, " ucap Darmin selesai menghadiri Rapat Paripurna di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (6/7/2017).

mengungkap, sekarang ini Kementerian PPN/Bappenas tengah membahas dengan serius kota yang pas untuk pusat pemerintahan, termasuk juga keperluan pendanaan serta skema pembiayaannya. Pihaknya akan bekerjasama dengan pihak-pihak berkaitan.

" Saat ini kan kita masih tetap kajian, tentu semuanya di ajak bicara. Namun ya belumlah ada proposal resmi, " tutur Bekas Menteri Keuangan itu.

Sayang, Bambang masih tetap merahasiakan pilihan kota-kota yang juga akan jadi ibu kota atau pusat pemerintahan Indonesia yang baru. Tetapi ia meyakinkan, pusat pemerintahan juga akan geser ke Kalimantan, sesaat pusat usaha, keuangan, serta ekonomi tetaplah ada di Jakarta. Hal semacam ini sama juga dengan Amerika Serikat (AS), Washington DC jadi pusat pemerintah serta New York jadi pusat usaha.

" Bila 2018, cuma sistem persiapan. Jadi bila kajian usai akhir 2017, jadi Menteri Pekerjaan Umum serta Perumahan Rakyat juga akan mempersiapkan semuanya detil engineering design. Lalu persiapan untuk perpindahan, " jelas Bambang.

Tuturnya, perpindahan semua pusat pemerintahan dari Jakarta ke Kalimantan memerlukan saat minimum 4 th. hingga 5 th.. " Perpindahan perlu saat lama, minimum 4-5 th., " pungkas Bambang.