JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah angkat bicara terkait larangan mengenakan cadar bagi mahasiswi di universitas. Menurutnya, aturan yang dibuat oleh instansi sebaiknya tidak merampas hak asasi manusia. "Aturan main tidak boleh merampas hak asasi orang. Kan itu hak asasi orang. Kalo anda mau mengidentifikasi orang itu dari awal masuk ya silakan saja," kata Fahri di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (6/3/2018).

Fahri khawatir framing berpikir pemerintah terhadap agama Islam sekarang ini mengikuti pola 'war on terror' di Amerika Serikat. Kebijakan itu dinilai bisa menyebabkan persepsi negatif terhadap nilai agama.

"Frame dari pemerintahan ini tentang Islam itu sebenarnya saya takut mereka ikut kepada frame-nya war on terror dulu di Amerika itu. Sehingga identitas Islam itu dinisbatkan kepada radikalisme. Ini otak-otak sempit kayak begini itu berbahaya karena dia datang membangun persepsi sendiri tentang nilai-nilai agama," ujar Fahri.

Diketahui, polemik larangan mahasiswi bercadar bermulai dari pendataan yang dilakukan Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta. Tidak hanya mendata mahasiswi bercadar, pihak UIN Sunan Kalijaga juga membina mahasiswi bercadar lewat konseling.

"Siapa yang bisa menjamin waktu ujian itu benar dia orangnya, bisa saja kan orang lain (tetapi tidak diketahui karena bercadar)," jelas Rektor UIN Sunan Kalijaga, Yudian Wahyudi.

Kebijakan sama juga ada di Universitas Ahmad Dahlan (UAD) Yogyakarta. Rektor UAD, Kasiyarno menyebutkan, belum lama ini pihaknya telah memerintahkan Lembaga Pengembangan Studi Islam (LPSI) UAD untuk mendata serta membina mahasiswi bercadar yang berada di kampus.

"Iya pendataan. Kami sedang memerintahkan LPSI, saya belum tahu respon yang bersangkutan. Mungkin pendataannya (dalam waktu dekat)," tutur Kasiyarno.