BREAKINGNEWS.CO.ID - Komisi Pemilihan Umum (KPU) menerbitkan Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang larangan mantan napi korupsi maju dalam Pileg 2019. Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua DPRD DKI Muhammad Taufik menilai peraturan itu melanggar UU. "Buat saya sih aneh saja. Kalau lembaga kayak (KPU) begitu bisa semau-maunya buat aturan tanpa mengindahkan UU, bagaimana nih?" kata Taufik kepada wartawan, Senin (2/7/2018).

Politikus Gerindra tersebut juga meyakini banyak pihak yang merasa keberatan terhadap larangan itu. Taufik pun yakin bakal ada yang menggugat aturan terkait larangan mantan napi korupsi menjadi caleg tersebut. "Saya rasa nanti ada yang gugat, ya. Ada lembaga resmi kok melanggar UU? Kalau melanggar UU nanti semua lembaga bikin semau-mau dong? Saya yakin bangsa ini melek hukum, akan ada yang menggugat kok, hakulyakinlah," terang Taufik.

Taufik Terkena Imbas

Taufik, yang juga merupakan mantan Ketua KPUD DKI, pernah divonis selama 18 bulan penjara pada 27 April 2004 dalam kasus korupsi. Taufik terbukti telah merugikan negara sebesar Rp 488 juta ketika pengadaan barang serta alat peraga Pemilihan Umum 2004. Berdasarkan peraturan itu, maka Wakil Ketua DPRD DKI jakarta itu nanti akan kehilangan haknya untuk maju sebagai calon legislatig lagi. 

Larangan eks napi korupsi nyaleg tersebut juga sempat menuai pro-kontra, namun KPU bersikukuh untuk tetap mempertahankan PKPU terkait larangan mantan narapida korupsi yang maju dalam Pileg 2019. KPU pun menegaskan jika PKPU tersebut masih bisa berjalan meski tak diundangkan oleh Kemenkumham. "Dalam pandangan KPU, bisa," kata Ketua KPU Arief Budiman

Aturan berkaitan dengan eks napi korupsi menjadi caleg tertuang dalam Pasal 7 poin 1 huruf h PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilu 2019. PKPU tersebut terbit pada Sabtu (30/6/2018) lalu. "Bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan bukan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, atau korupsi," demikian bunyi pasal 7 poin 1 huruf h PKPU itu.