JAKARTA - Kuasa Hukum Fredrich Yunadi, Sapriyanto Refa meyakini, KPK tidak akan menjemput paksa kliennya atas ketidakhadirannya dalam pemeriksaan hari ini, Jumat (12/1/2018). Menurut Refa, kliennya baru satu kali tidak memenuhi panggilan penyidik, sementara dalam hukum acara penjemputan paksa dilakukan setelah seseorang dua kali mangkir. Apalagi, kata Refa pihaknya telah melayangkan surat kepada KPK untuk menunda pemeriksaan Fredrich lantaran sedang meminta pemeriksaan etik di Peradi.

"Kalau hukum acara kan masih bisa dua kali. Satu kali dipanggil tidak hadir, dua kali dipanggil tidak hadir, tiga kali tidak hadir baru dijemput, kan begitu. Tidak langsung menjemput saja, tapi ada kemungkinan kami kan sudah mengajukan surat ke KPK untuk penundaan," kata Sapriyanto Refa, di Gedung KPK, Jumat (12/1/2018) .

Ia berharap KPK mengabulkan permintaan pihaknya untuk menunda pemeriksaan Fredrich. Namun, jika tak dikabulkan, Refa meyakini KPK akan menjadwalkan ulang pemeriksaan kliennya. "Kan karena kita sudah buat surat, kita juga ingin tahu bagaimana kelanjutan surat kami itu dikabulkan atau enggak. Kalau enggak dikabulkan kan pasti diagendakan ulang, jadi enggak mungkinlah main jemput jemput‎," katanya.

KPK sudah menetapkan Fredrich dan seorang dokter Rumah Sakit Medika Permata Hijau (RSMPH), Bimanesh Sutardjo sebagai tersangka kasus dugaan merintangi penyidikan perkara korupsi proyek pengadaan e-KTP yang menjerat Setya Novanto. Keduanya diduga kongkalikong agar Novanto dapat dirawat di RS MPH untuk menghindari pemanggilan dan pemeriksaan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi e-KTP oleh penyidik KPK.

Atas tindak pidana yang diduga dilakukannya, Fredrich dan Bimanesh disangkakan melanggar Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.