BREAKINGNEWS.CO.ID – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku telah menerima lagi uang pengembalian kerugian negara yang berkaitan dengan kasus dugaan suap proyek pengadaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di berbagai daerah pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Total hingga saat ini uang pengembalian tersebut telah berjumlah Rp16 miliar, 128.500 dolla Amerika dan 28.100 dolla Singapura.

“Kami kembali menerima uang pengembalian terkait suap proyek pengadaan SPAM. Sejak awal Operasi Tangkap Tangan (OTT) dilakukan sampai saat ini sudah 45 orang PPK di Kementerian PUPR yang memegang proyek SPAM diberbagai daerah telah mengembalikan uang, dan sejauh ini total uang yang telah diterima KPK sebesar Rp16 miliar, 128.500 dolla Amerika dan 28.100 dolla Singapura.” kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah di Gendung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (25/2/2019).

Sikap kooperatif yang ditunjukan oleh para Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) itu mendapat apresiasi dari KPK, Namun KPK menduga masih ada pemerimaan lain yang diterima oleh pejabat di Kementerian PUPR terkait dengan kasus ini. Oleh sebab itu, KPK menghimbau untuk segera mengembalikan uang tersebut.

“Tentu kami hargai pengembalian uang tersebut. Uang tersebut nantinya akan disita dan akan dimasukan sebagai barang bukti dalam berkas penyidikan yang masih berjalan saat ini. Kami juga tentunya menghimbau kepada para pejabat lainnya yang merasa ikut menerima uang suap tersebut untuk segera mengembalikannya ke KPK,” jelas Febri.

Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan delapan tersangka terkait kasus tersebut. Diduga sebagai pemberi antara lain Budi Suharto, Direktur PT WKE Lily Sundarsih (LSU), Direktur PT Tashida Sejahtera Perkara (TSP) Irene Irma (IIR), dan Direktur PT TSP Yuliana Enganita Dibyo (YUL).

Sedangkan diduga sebagai penerima antara lain Anggiat Partunggal Nahot Simaremare, PPK SPAM Katulampa Meina Woro Kustinah (MWR), Kepala Satuan Kerja SPAM Darurat Teuku Moch Nazar (TMN), dan PPK SPAM Toba 1 Donny Sofyan Arifin (DSA).

Anggiat Partunggal Nahot Simaremare, Meina Woro Kustinah, Teuku Moch Nazar, dan Donny Sofyan Arifin diduga menerima suap untuk mengatur lelang terkait proyek pembangunan SPAM Tahun Anggaran 2017-2018 di Umbulan 3-Pasuruan, Lampung, Toba 1, dan Katulampa.