BREAKINGNEWS.CO.ID - Sekretaris Jenderal, Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP), Kaka Suminta menyarankan agar Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menggandeng Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) untuk memberantas politik uang di pemilu 2019.

Kaka menjelaskan, dengan menggandeng PPATK, Bawaslu dinilai akan mempunyai akses terkait aliran dana kampanye caleg dan partai politik. "Jika Bawaslu punya akses dengan PPATK ini akan memberikan sedikit kemudahan. Sehingga aliran dana kampanye bisa ditelusuri," kata Kaka di Kantor Bawaslu, Jakarta Pusat, Senin (8/10/2018).

Tak dipungkiri Kaka, politik uang sangat kentara di daerah-daerah. Untuk itu, perlu memperkuat gerakan anti politik uang. "Saya rasa semua pihak perlu menjadi bagian memperkuat gerakan anti politik uang. Bagaimana pun di daerah sangat kelihatan," ucapnya.

Menurut Kaka, paradigma caleg bahwa tidak berpolitik uang tidak akan menang, itu perlu diluruskan. "Masih banyak pemikiran, caleg tidak bisa menang jika tidak dengan politik uang. Paradigma seperti itu perlu diluruskan," tuturnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, tahapan pada pemilihan umum (Pemilu) yang akan berlangsung pada April 2019 terus berjalan. Namun, ditengah-tengah tahapan tersebut, dipastikan adanya potensi pelanggaran yang dilakukan sendiri oleh kandidat. Salah satunya yakni politik uang.

Menanggapi hal itu, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Abhan mengatakan jika pada pemilu kali ini baru diadakan secara serentak. Hal itu, katanya, menjadi salah satu faktor adanya potensi politik uang. Selain itu, adanya Undang-Undang (UU) nomor 7 tahun 2017 yang berbeda dengan UU sebelumnya, yakni kenaikan parlementary thresold (pt). Yang awalnya hanya tiga persen, naik menjadi 4 persen. "Maka akan ada kontestasi yang sangat ketat, artinya 16 partai ini akan berkontestasi menyelamatkan diri untuk bisa lolos di parlemen. Bagaimana partai ini bisa masuk ke 8 besar," kata Abhan kepada wartawan, Senin (8/10/2018).

Adapun, faktor lain yang memicu adanya politik uang itu, kata Abhan, persaingan antara partai dan para caleg. Menurutnya, jika para calrg-caleg tersebut berfikiran pragmatis, bisa saja hal itu digunakan melalui politik uang.

"Kita masih menunggu akan proporsional terbuka, partai dengan partai berkompetisi dan caleg-caleg juga berkompetisi. Kalau caleg berpikiran pragmatis, maka mereka akan menggunakan cara politik uang. Inilah saya kira yang dihadapan kami (Bawaslu) harus sedapat mungkin harus kami tekan," ujarnya.

Untuk itu, dirinya pun berharap kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam menolak politik uang tersebut. Dimana, politik uang tersebut merupakan embrio dari KKN dan politik transaksional.

"Dari pro lembaga regulasi, kalau kita bandingkan antara UU pemilu dengan UU pilkada, saya kira lebih progresif UU pilkada. Kalau di pilkada itu yang kena pemberi dan penerima. Kalau di UU nomor 7 tentang pemilu itu hanya yang kena penerima saja," terangnya.