JAKARTA - Pasca ditetapkan sebagai tersangka, Kementerian Dalam Negeri segera menyiapkan pelaksana tugas (Plt) Bupati Bengkulu Selatan. Menteri Dalam Negeri (Mendagari) Tjahjo Kumolo mengatakan jika penunjukkan Plt tersebut bertujuan agar roda pemerintahan di Bengkulu Selatan tetap berjalam efektif. "Kami siapkan untuk menunjuk Plt-nya," katanya, Rabu (16/5/2018).

Sementara itu, Direktur Jenderal Otonomi Daerah, Kemendagri, Sumarsono menjelaskan, posisi Dirwan akan digantikan oleh Wakil Bupati Bengkulu Selatan, Gusnan Mulyadi. "Karena Bupati terjaring OTT KPK, maka wakil bupatinya akan kami keluarkan SK (surat keputusan) untuk menjadi Plt," ungkapnya.

Dirinya pun menegaskan jika pelayanan publik dan pemerintahan tidak boleh terganggu. Untuk itu, Gusman akan menjabat sebagai Plt hingga adanya putusan hukum berkekuatan tetap terhadap Dirwan. "Pelayanan publik di pemerintahan tidak boleh terhenti. Penonaktifan nanti kita tunggu proses hukumnya," tegasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan Bupati Bengkulu Selatan Dirwan Mahmud sebagai tersangka penerimaan suap. Istri Dirwan juga ditangkap oleh KPK dalam operasi tangkap tangan (OTT) juga dijerat sebagai tersangka. "KPK meningkatkan status penanganan perkara ke penyidikan serta menetapkan 4 tersangka yaitu diduga sebagai penerima DIM (Dirwan Mahmud), HEN (Hendrati), NUR (Nursilawati), dan diduga sebagai pemberi JHR (Juhari)," kata Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan, Rabu (16/5/2018).

Dalam penetapan tersebut, Dirwan diduga menerima suap sebesar Rp98 juta dari Juhari selaku pihak kontraktor. Basaria menyebut uang itu adalah bagian dari 15 persen commitment fee atas 5 proyek pekerjaan infrastruktur dengan nilai total Rp 750 juta. "Jadi commitment fee sebesar Rp 112.500.000," ujarnya.