BREAKINGNEWS.CO.ID -  Presiden Joko Widodo menegaskan tidak ada tawar-menawar mengenai kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) terutama yang terkait teritorial negara di Natuna, Kepulauan Riau (Kepri).

“Tidak ada yang namanya tawar-menawar mengenai kedaulatan, mengenai teritorial negara kita,” kata Presiden Joko Widodo saat membuka Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara Jakarta, Senin (6/1/2020).

Seperti dikutip laman Antaranews.com, itu disampaikan Jokowi menyusul  memanasnya tensi hubungan diplomatik antara Indonesia dengan China dalam beberapa hari terakhir lantaran sejumlah kapal nelayan China masih bertahan di Perairan Natuna hingga saat ini.

Kapal-kapal asing tersebut bersikukuh melakukan penangkapan ikan yang berjarak sekitar 130 mil dari perairan Ranai, Natuna.

Sementara TNI sudah mengerahkan delapan Kapal Republik Indonesia (KRI) berpatroli untuk pengamanan Perairan Natuna, Kepulauan Riau, hingga Senin (6/1).

Presiden Jokowi pun mengapresiasi seluruh pernyataan yang disampaikan jajarannya terkait persoalan pelanggaran kedaulatan tersebut.

Pernyataan tersebut mencerminkan ketegasan Pemerintah Indonesia dalam mempertahankan kedaulatan. “Saya kira, seluruh statement yang disampaikan sudah sangat baik,” kata Presiden.

Urusan Diplomasi

Sementara Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayor Jenderal Sisriadi, menyebutkan, TNI tidak bertugas untuk mengurangi ketegangan yang di perairan Natuna Utara, Kepulauan Riau menyusul pelanggaran yang dilakukan kapal ikan dan Coast Guard China.

"Kalau untuk mengurangi ketegangan, itu sudah urusan diplomatik. Urusan TNI adalah urusan keamanan laut, urusan pengamanan perbatasan di wilayah, urusan pengamatan dan pengintaian apa yang terjadi di wilayah kedaulatan dan wilayah ZEE kita," kata Sisriadi di Mabes TNI Cilangkap.

Menurut dia, tugas TNI dalam melakukan pengamanan perbatasan dilakukan dengan operasi rutin.

Termasuk operasi kemaritiman mulai dari operasi pengamanan perbatasan laut, operasi pengamanan laut, operasi siaga tempur laut, hingga operasi Komando Pertahanan Udara Nasional (Kohanudnas) yang dilakukan oleh unsur-unsur bawahan Kogabwilhan. "Jadi perkara ketegangan itu sudah urusan diplomasi. TNI melaksanakan operasi-operasi rutin yang digelar sepanjang tahun," ujarnya.

Menurut Sisriadi, masuknya kapal ikan China yang kemudian di-back up oleh China Coast Guard (CCG) di perairan Natuna merupakan salah satu bentuk upaya provokasi yang dilakukan untuk memancing reaksi dari TNI. Jika TNI sampai terpancing, maka justru bisa berakibat lebih merugikan.

"Kalau itu terjadi, bisa kita yang disalahkan secara internasional dan kita yang rugi. Oleh karenanya, para prajurit kita, mereka melakukan tugasnya dengan rules of engagement yang diadopsi dari hukum-hukum yang berlaku secara internasional," ujarnya.

Oleh karena itu, dalam melaksanakan tugas pengamanan perbatasan di Natuna, TNI tetap akan menjalankan prosedur hukum internasional yang sudah disepakati bersama. TNI, dalam hal ini TNI AL dan AU tetap akan melakukan prosedur yang sudah disepakati secara internasional.

"Sebagai negara yang patuh kepada hukum-hukum internasional, kita melakukan kegiatan. Prajurit TNI AL dan AU melakukan operasi dengan aturan pelibatan yang berpedoman pada hukum laut nasional dan hukum laut internasional," kata Jenderal bintang dua ini.