BREAKINGNEWS.CO.ID- Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Marif dari Partai NasDem, Johnny G Plate meminta kepolisian membongkar kasus dugaan penyebaran berita bohong atau hoax dengan terdakwa Ratna Sarumpaet sampai ke aktor inteletualnya. 
 
"Kasus Ratna Satumpaet ini sangat serius dan perlu dibongkar sampai ke aktor intelektualnya," ujar Johnny kepada BreakingNews.co.id, Jumat (1/3/2019). 
 
Johnny menegaskan, apabila kasus tersebut mempunyai hubungannya dengan Pilpres 2019, maka harus dikatakan sejujurnya kepada masyarakat. 
 
"Jika saja ada potensi keterkaitan dengan pilpres dimana Ratna Sarumpaet adalah bagian dari Tim suksesnya maka katakan saja secara terus terang dan jujur agar masyarakat luas mengetahui duduk masalahnya dengan jelas," katanya. 
 
"Mungkin keterusterangan membongkar aktor intelektual di hadapan hakim akan dapat dilihat sebagai jasa Ratna Sarumpaet bagi demokrasi Indonesia," tambahnya. 
 
Diberitakan sebelumnya, Ratna Sarumpaet, mengacungkan simbol dua jari ketika akan menjalani sidang perdana kasusnya di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan. Seperti diketahui, dua jari adalah khas dukungan untuk pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.
 
Momen ini terjadi saat Ratna menunggu majelis hakim masuk ke ruang sidang. Sidang dimulai sekitar pukul 09.35 WIB. Ratna sempat menjawab majelis hakim saat ditanya sejak kapan ia ditahan oleh kepolisian dalam kasus ini sebelum dakwaan dibacakan. "Sejak 5 Oktober 2018," kata Ratna dalam persidangan di PN Jaksel, Kamis (28/2/2019). 
 
Dalam perkara ini, Ratna Sarumpaet ditahan polisi setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus hoaks, Jumat, 5 Oktober 2018. Aktivis perempuan itu sempat menggegerkan publik karena mengaku diamuk sejumlah orang. Pesan bohongnya lantas dibongkar polisi. Belakangan diketahui lebam di wajah Ratna bukan akibat dipukul, melainkan akibat operasi sedot lemak di RSK Bina Estetika.
 
Ibu kandung artis Atiqah Hasiholan itu dijerat Pasal 14 UU Nomor 1 Tahun 46 tentang Peraturan Pidana dan Pasal 28 juncto Pasal 45 UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Ratna terancam hukuman 10 tahun penjara.