BREAKINGNEWS.CO.ID – Pemerintah Indonesia dan Arab Saudi telah menandatangani sebuah perjanjian teknis (technical agreement) dalam bidang ketenagakerjaan. Dengan penandatanganan tersebut tentunya akan memiliki peran yang positif terhadap peningkatan pasar tenaga kerja di Tanah Air.

Wakil Sekretaris Jendral (Wasekjen) Indonesia Labour Suppliers Indonesia Association (ILSA), Amin Ahmad Balbaid, memberikan apresiasi terkait dengan langkah Pemerintah perihal technical agreement yang dilakukan dengan Arab Saudi tersebut. Langkah startegis ini, kata Amin akan membawa pengaruh yang baik apalagi minat Arab Saudi terhadap Tenaga Kerja Indonesia (TKI) sangatlah tinggi.

"Hal tersebut memberikan peluang yang positif untuk terbukanya lapangan pekerjaan yang cukup besar untuk Indonesia. Kami sangat memberi apresiasi kepada Kementerian Tenaga Kerja yang dipimpin oleh Menteri Muhammad Hanif Dakhiri, yang sudah berani mengambil langkah yang cukup startegis demi membuka pasar kerja mancanegara," ucap Amin.

Amin menambahkan secara langsung penandatanganan ini juga akan memberikan dampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. "Hal tersebut Akan berdampak positif serta bisa mengurangi masalah penganguran di Indonesia dan tidak hanya itu masih ada banyak aspek postif lainya," ujar Amin.

Walaupun demikian Amin mendorong Pemerintah untuk memperhatikan masalah perlindungan dan keselamatan para TKI yang bekerja di luar negeri termasuk di Arab Saudi. Jaminan perlindungan ini sangatlah penting agar para penyumbang devisa terbesar bagi negara tersebut dapat bekerja dengan nyaman dan aman. "Tidak hanya itu, saya juga meminta Pemerintah bersama stake holder lainya berupaya untuk meningkatkan kualitas keterampilan TKI. Hal tersebut tentunnya untuk meningkatkan daya saing para TKI itu sendiri," ujar Amin.

ILSA Tagih Janji Pemerintah

Indonesian Labour Suppliers Association (ILSA) menunggu realisasi janji Kementerian Ketenagakerjaan untuk melakukan percobaan penempatan TKI ke Arab Saudi pada April 2018. Ketua Umum ILSA, M. Ali Ridho mengatakan Kemenaker tidak bisa lepas tangan atas penempatan 10.000 TKI di luar prosedur yang terjadi saat ini ke sejumlah negara di kawasan Timur Tengah setelah moratorium penempatan sejak tujuh tahun lalu.

Penghentian (moratorium) sepihak penempatan ke Saudi dan negara di Timur Tengah lainnya dilakukan sejak 2011. Dikatakan sepihak karena Indonesia menghentikan penempatan tanpa berkoordinasi dengan Pemerintah Kerajaan Saudi. "Dampaknya, penempatan ke Arab Saudi tetap berlangsung meskipun tanpa rekomendasi dari Pemerintah Indonesia," katanya, Kamis (8/3) lalu.

Ali mengungkap sekitar 6.000 - 7.000 pekerja Indonesia setiap bulannya berangkat bekerja ke Saudi dengan visa kerja resmi. "Karena itu saya katakan mereka bukan ilegal, tetapi tidak sesuai prosedur Kemenaker," ujarnya. Ali menjelaskan Arab Saudi kini sudah melakukan perubahan sistem perlindungan tenaga kerja asing, khususnya dengan membuat peraturan perundangan, mengijinkan asuransi untuk tenaga kerja asing dan dibentuknya syarikah (perusaahaan atau lembaga) yang menjamin hak-hak dan perlindungan TKI. "Misalnya, TKI berhak atas gaji 1500 riyal atau sekitar 6 juta rupiah, hak cuti di hari libur atau diganti dengan upah harian, asuransi untuk semua risiko (all risk)".