BREAKINGNEWS.CO.ID - Ketua DPP Partai Hanura, Inas Nasrullah Zubir mengkritik keras sikap Wakil Ketua DPR sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon menyebut penahanan Habib Bahar bin Smith sebagai bukti kriminalisasi ulama. Inas menilai, sikap dari Fadli sebagai bukti bahwa Prabowo tidak mampu membina kadernya dalam memahami hukum yang berlaku di Indonesia. Padahal penahanan terhadap Bahar Smith berdasarkan bukti visual dari tindakan kekerasan dia kepada anak di bawah umur.

Inas yang merupakan elite partai pendukung pemerintahan saat ini menyebut Fadli salah menilai bahwa hukum telah dijadikan alat kekuasaan. Dalam kritiknya terhadap Fadli, Inas menyeret nama Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto. "Apalagi ucapan Fadli Zon yang mengatakan bahwa hukum telah dijadikan alat kekuasaan, alat menakuti oposisi dan suara kritis, merupakan refleksi dari perbuatan Prabowo Subianto di era Orde Baru yang dipimpin oleh mantan mertuanya, Soeharto, di mana demokrasi pada saat itu berada dalam genggaman Soeharto semata," kata Inas dalam keterangannya kepada wartawan, Rabu (19/12/2018).

Bagi Inas, penahanan Habib Bahar sudah sesuai hukum. Soal kritik Fadli, Inas menyebut Fadli merupakan produk gagal dari Prabowo Subianto. "Oleh karena itu, gagalnya pembinaan Prabowo kepada kadernya yang bernama Fadli Zon, sangat berbahaya bagi keberlangsungan Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila jika Prabowo terpilih sebagai presiden karena hukum hanya akan dijadikan alat semata dan bukan sebagai aturan yang dapat melindungi rasa aman dan nyaman bangsa Indonesia. Akibatnya, kepunahan Indonesia justru akan terjadi apabila Prabowo berkuasa," pungkas dia.

Sebelumnya, Fadli Zon menilai penahanan Bahar sebagai kriminalisasi ulama. Menurutnya, penahanan Bahar ini sebagai bentuk diskriminasi hukum. "Penahanan Habib Bahar Smith ini bukti kriminalisasi ulama dan diskriminasi hukum di Indonesia," kata Fadli lewat akun Twitter-nya seperti dilihat, Rabu (19/12/2018).

Fadli menganggap hukum telah dijadikan alat kekuasaan untuk menakuti oposisi. Dia mengatakan penahanan ini sebagai ancaman demokrasi."Hukum telah dijadikan alat kekuasaan, alat menakuti oposisi n suara kritis. Selain itu tentu tindakan penahanan ini ancaman thd demokrasi. Kezaliman yg sempurna," demikian tulis Fadli.