BREAKINGNEWS.CO.ID- Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) menyesalkan sikap Pengacara Eggi Sidjana yang melaporkan Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Grace Natalie ke Polisi terkait pernyataannya menolak Perda Syariah dan Injil. Koordinator TPDI, Petrus Selestinus mengatakan, setiap Perda berawal dari sebuah pemikirian atau konsep. Ketika pemikiran itu hendak diformulasikan ke dalam bentuk sebuah Perda maka sudah pasti ada yang setuju dan ada yang menolak secara argumentatif. 
 
"Hal itu wajar dan sah-sah saja. Apalagi negara kita adalah negara hukum dan hukumnya adalah hukum nasional yang berlandaskan kepada Pancasila dan UUD 1945. Karena itu, maka setiap pembentukan Perda harus mengacu kepada hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 bukan pada Hukum Agama," ujar Petrus kepada BreakingNews.co.id, Selasa (20/11/2018). 
 
Menurut Petrus, pernyataan sikap Grace Natalie yang menolak Perda Syariah dan Injil sangat beralasan. Pasalnya Perda tersebut secara tidak langsung berpotensi "menegasikan" posisi hukum nasional dan menempatkan Syariah dan Injil untuk kepentingan politik praktis dalam kehidupan masyarakat dan keagamaan yang dianut oleh setiap Individu secara beraneka ragam di suatu daerah. "Padahal Perda itu bersifat mengikat bagi semua kelompok masyarakat tanpa melihat suku, ras dan agamanya," tegasnya. 
 
Dikatakan Petrus, pemberlakuan Perda tersebut akan menimbulkan anomali dalam masyarakat dan berpotensi melahirkan diskriminasi atas dasar mayoritas, minoritas atau sara, sehingga kelak akan mengancam kehidupan masyarakat yang berdampingan secara damai dalam kehidupan sehari-hari. 
 
"Meskipun hingga saat ini belum ada Perda Injil, namun tidak tertutup kemungkinan demi kepentingan politik praktis Injil pun bisa dicoba diperdakan sekedar untuk memenuhi syahwat politik dalam pilkada, pileg maupun pilpres," katanya. 
 
Petrus juga menyesalkan sikap Egie Sudjana yang mempolisikan Grace Natalie dengan tuduhan menista agama. Justru sebaliknya pihak yang melajutkan Perda tersebutlah yang patut diduga melakukan penistaan agama. Pasalnya menjadikan aturan dan atau nilai agama sebagai alat di dalam kepentingan politik praktis melalui perda yang sifatnya bisa diubah, dibatalkan ataupun dihapus. Padahal nilai dan aturan agama tidak boleh diubah atau diganti atas alasan apapun.
 
"Padahal yang namanya aturan dan nilai agama yang dihayati dan diyakini sebagaimana tersurat di dalam kitab suci tidak boleh diubah, dipenggal sebagaian-sebagian atau dipindahkan ke media lain dalam bentuk apapun apalagi melalui perda yang sangat politis dan transaksional," tegasnya. 
 
Caleg DPR RI dari Partai Hanura Dapil NTT 1 ini menegaskan, sikap Grace Natalie menolak Perda tersebut justru telah memuliakan Syariah dan Injil pada tempatnya yang terhormat yaitu Kitab Suci sebagai pedoman bagi setiap individu dalam kehidupan keagaamaan bagi setiap pemeluknya.
 
"Laporan Polisi Rekan Sejawat Eggi Sudjana terhadap Grace Natalie bahwasannya sikap tolak Perda Syariah dan Injil merupakan delik Penistaan Agama, menunjukan betapa dangkalnya pemahaman sekelompok orang terhadap apa yang disebut delik Penistaan Agama," tegasnya. 
 
"Di sini Eggi Sudjana justru tidak dapat membedakan mana perbuatan yang memuliakan agama dan mana yang bersifat menista agama. Karena itu Grace Natalie tidak perlu ragu dengan sikap tegas menolak Perda Syariah, karena penolakan terhadap Perda Syariah juga dilakukan oleh tokoh-tokoh agama sekaliber KH. Syafii Maarif, KH. Mahfud MD dll. dengan argumentasi yang sama, sebagai wujud perbedaan pendapat yang dijamin oleh Konstitusi," pungkasnya.
 
Diketahui, Grace dipolisikan oleh Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia (PPMI) melalui kuasa hukum Eggi Sudjana. Grace dilaporkan ke Bareskrim dengan Laporan Polisi Nomor: LP/B/1502/XI/2018/BARESKRIM atas dugaan melakukan ujaran kebencian.