BREAKINGNEWS.CO.ID - Gelaran Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 kini telah usai. Namun, hal itu tak menyisakan ada dugaan-dugaan kecurangan yang dilakukan oleh pihak penyelenggara.

Berdasarkan hasil sorotan Gabungan Relawan Demokrasi Pancasila (Garda Depan), Pemilu 2019 diduga banyak kecurangan. Salah satunya yakni  ditemukan banyak sekali jumlah perolehan suara di real count KPU yang tidak sesuai dengan data C1 yang ada di masyarakat.

"Tragisnya, yang jumlahnya selalu kurang adalah suara paslon 02 (Prabowo-Sandi). Sedangkan suara paslon 01 (Jokowi-Ma'ruf) terus bertambah," ungkap Komandan Garda Depan, Lieus Sungkharisma dalam konferensi persnya di Rumah Aspirasi Prabowo-Sandi, Jalan Cut Meutia, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (28/4/2019).

Selain itu, kata Lieus, tim IT Komando Garda Depan juga menemukan banyak sekali penambahan suara yang jumlahnya tak masuk akal untuk paslon 01. Namun sangat berbeda jauh dari angka yang ada di form C1.

"Bayangkan, bagaimana suara Prabowo-Sandi di Aceh, yang merupakan basis pemilih paslon 02, bisa berubah significan di real count KPU. Padahal, seperti di Sumatera Barat, di Aceh suara untuk paslon 01 tak sampai puluhan persen," kata Lieus yang juga Juru Kampanye Nasional (Jurkamnas) Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi itu.

Meski semua temuan adanya dugaan kecurangan itu sudah dilaporkan ke Badan pengawas Pemilu (Bawaslu), namun Lieus menyebut hal itu tidak menutup pihaknya untuk mendesak agar segera dilakukan audit terhadap KPU dan segera dibentuk tim pencari fakta (TPF) Pilpres 2019.

"Apun alasan yang diberikan KPU, faktanya angka-angka perolehan suara pasangan calon presiden di server KPU tidak juga berubah. Ini semakin menguatkan dugaan kami adanya kesengajaan KPU untuk mencurangi suara rakyat dalam Pilpres 2019 ini," paparnya.

Lieus menegaskan, Garda Depan sebagai gabungan relawan Prabowo-Sandi yang mengawal tegaknya Demokrasi Pancasila. Ia juga mengatakan jika pihaknya tidak butuh pernyataan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang mengatakan siap dikutuk jadi batu bila dia curang.

"Itu pernyataan kekanak-kanakan. Jika dia memang tidak punya niat curang, buktikan saja dengan memperbaiki kinerja lembaga yang dipimpinnya. Ingat, ratusan juta rakyat Indonesia kini menggantungkan harapannya pada kerja KPU. Jadi jangan main-main," imbuhnya.

Untuk itu, pihaknya sampai saat ini terus mengumpulkan bukti-bukti kecurangan itu, baik di tingkat PPS, PPK, KPU Daerah hingga KPU Pusat.

"Kita berharap Bawaslu dan pihak-pihak terkait lainnya, termasuk Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) merespon temuan atas dugaan kecurangan ini," ucap Koordinator Forum Rakyat itu.

"Kita tidak ingin proses demokrasi yang berbiaya sangat mahal ini tercederai oleh karena KPU tidak netral dan berpihak. Dampaknya akan sangat besar. Pemimpin Indonesia mendatang akan kehilangan legitimasinya karena kecurangan-kecurangan yang dilakukan secara sistemik dan massif ini," pungkas Lieus.