BREAKINGNEWS.CO.ID -  Industri dari perkebunan kelapa sawit kini telah menjadi salah satu sektor andalan Indonesia dalam bidang perekonomian.  Ini dibuktikan dengan ekspor minyak nabati ini mampu menjadi penyelamat neraca perdagangan nasional yang  mengalami defisit.

Tahun lalu, minyak sawit mampu menghasilkan devisa cukup tinggi bagi negara. Jumlahnya menyentuh angka 22,9 miliar dolar AS. Besarnya kontribusi kelapa sawit terhadap ekonomi bangsa sepatutnya diimbangi dengan upaya yang mendorong perkembangan perkebunan dan industri ini. Terutama dorongan dari pemerintah, agar industri yang kini ditakuti dunia luar ini bisa tumbuh dan berkembang baik.

Karena dibalik kinerjanya yang tetap bagus, sejumlah kendala masih sering dialami oleh pelaku usaha minyak nabati nasional ini, salah satunya adalah persoalan kepastian hukum dan penerapan aturan. Itu tak lain karena tumpang tindih sejumlah aturan  pemerintah pusat dan pemerintah daerah dan membuat usaha ini kerap dalam tekanan

Untuk itu Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) mengharapkan pemerintah mengatasi masalah ini, sekaligus melindungi pelaku usahanya. ‘’Padahal perkebunan kelapa sawit memerlukan kepastian hukum. Aturan yang dibuat pemerintah pusat semestinya sejalan dengan yang diterbitkan pemerintah daerah. Sehingga memberi ketenangan bagi pengusaha perkebunan kelapa sawit,’’ ujar Ketua Bidang Agraria dan Tata Ruang Gapki Eddy Martono di Belitung, Senin (10/9/2018)

Kenyataan itu ikut menghambat kemajuan industri kelapa sawit di tanah air. Saat ini hampir seribu perusahaan kelapa sawit yang dinyatakan termasuk dalam kawasan hutan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Jumlahnya 969 perusahaan dengan luas 3.632.650,11 hektare. Itu belum termasuk Aceh Nangroe Darussalam dan Sumatera Utara.  ‘’Sebab itu kami (Gapki, red) berharap kepastian hukum dari pemerintah. Aturan yang dibuat pusat sejalan dengan yang diterbitkan di daerah. Kalau tidak tetap akan merepotkan. Perkebunan kelapa sawit akan terus menghadapi tekanan,’’ ujarnya.

Itu belum termasuk kampanye LSM asing dari sejumlah negara  yang memberi cap industri sawit Indonesia   yang tidak ramah lingkungan, melanggar hak asasi dan berbagai tunduhan negatif lainnya. Isu itu sengaja diangkat pihak luar negeri agar produk Indonesia ditolak oleh konsumen. ‘’Industri kelapa sawit mampu menghasilkan devisa bagi negara. Industri ini juga terbukti menyerap tenaga kerja yang banyak. Inilah yang diperlukan negara,’’ jelas Ketua Umum  Gapki Joko Supriyono.