BREAKINGNEWS.CO.ID- Mahkamah Agung (MA) membatalkan Pasal 4 ayat (3), Pasal 7 huruf g Peraturan KPU No. 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR dan DPRD Kabupaten/kota dan Pasal 60 huruf j Peraturan KPU No. 26 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPD terkait larangan mantan narapidana kasus korupsi, bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, menjadi bakal calon anggota legislatif (bacaleg) dalam Pemilu 2019. Dengan begitu, mantan narapidana dalam kasus tersebut boleh nyaleg.
 
Wakil Ketua DPR RI dari Fraksi PKS, Fahri Hamzah menilai keputusan MK tersebut melegahkan. Fahri pun berharap KPU segera merevisi Peraturan KPU (PKPU) tersebut sesuai Undang-Undang (UU) dan Keputusan Makhamah Agung (MA). "Jadi keputusan MA ini melegakan dan kepada KPU untuk segera merevisi PKPU nya yang sesuai dengan UU dan keputusan MA, serta MK sebelumnya," ujar Fahri saat dihubungi wartawan, Jumat (14/9/2018).
 
KPU kata Fahri tidak boleh membuat norma. Pasalnya kata Fahri, hal tersebut bukan merupakan tugas KPU.  
"MA telah mengembalikan pengertian dan kesadaran kita tentang sesuatu yang benar bahwa KPU tidak boleh membuat norma, karena itu bukan merupakan tugas KPU," kata Fahri.
 
Politisi asal Nusa Tenggara Barat (NTB) ini  mengatakan pembuatan norma seharusnya menjadi ranah DPR bersama Presiden dalam pembuatan UU. "KPU sebagai pelaksana teknis UU, hanya membuat aturan yang sesuai dengan UU. Tidak boleh membuat aturan tambahan yang membuat norma dan lain-lainnya," jelasnya. 
 
Sebelumnya diberitakan, Gugatan terhadap Peraturan KPU (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018, yang melarang mantan narapidana korupsi mencalonkan diri sebagai anggota legislatif alias nyaleg akhirnya dikabulkan Mahkamah Agung (MA). Dengan begitu, eks koruptor bisa melenggang di Pemilu 2019 mendatang. "Dikabulkan khusus PKPU dikabulkan permohonan pemohon. Jadi PKPU itu dinyatakan bertentangan dengan undang-undang," juru bicara MA Suhadi, Sabtu (15/9/2018).
 
Permohonan itu diputus pada Kamis, 13 September 2018, oleh majelis hakim yang terdiri dari tiga hakim agung, yaitu Irfan Fachrudin, Yodi Martono, dan Supandi. Melalui putusan itu, maka larangan mantan koruptor nyaleg dalam PKPU tersebut dibatalkan. "Ya (mantan koruptor boleh nyaleg) sesuai dengan prosedurnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan putusan MK," ucapnya.
 
Dengan putusan itu, PKPU tersebut bertentangan dengan Pasal 240 ayat 1 huruf g UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XIV/2016. Pasal 240 ayat 1 huruf g UU Pemilu berbunyi:
 
Bakal calon DPR dan DPRD harus memenuhi persyaratan: tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana.