BREAKINGNEWS.CO.ID- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang diwakili oleh Direktur Jenderal Konservasi dan Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) KLHK, Wiratno dan rombongan menyelenggarakan audiensi dengan sejumlah masyarakat Manggarai Barat (Mabar) serta PT. Segera Lestari Komodo (SLK) di Hotel La Prima, Labuan Bajo, Mabar, Selasa (21/8/2018).

Bupati Manggarai Barat, Agustinus Ch. Dula menyetujui pembangunan sarana wisata di Taman Nasional Komodo (TNK). Menurut Bupati yang akrab disapa Gusti Dula ini, PT yang membangun sarana wisata tersebut membawa manfaat bagi masyarakat.

"Khusus dalam perjalanan PT, memang kami selalu berdasarkan peraturan menteri. Saya kira, kita semua sepakat dalam ruangan ini untuk jaga konservasi. Kehadiran dua PT ini bagi saya membawa manfaat yaitu masyarakat diperdayakan," kata dia.

Gusti Dula berharap kehadiran PT SLK tersebut bisa menjadi sumber biaya pendidikan dan memasukan air bersih bagi masyarakat. "Dan saya punya keinginan agar kawasan TNK dengan kehadiran dua PT ini menjadi narasumber. Sumber biaya pendidikan sekolah, sumber paramedis, sumber-sumber air bersih. Menurut saya terkait pro (setuju) dengan PT ini, ya saya pro," katanya.

DPRD Tolak

Sebelumnya, DPRD Manggarai Barat (Mabar) menggelar rapat dengan Direktur Jenderal Konservasi Alam Sumber Daya Alam dan Ekositem (Dirjen KSDAE), Wiratno bersama tim terpadu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) RI, di Aula Utama Gedung DPRD Mabar, pada Senin (20/8/2018).

Agenda rapat tersebut membahas terkait pembangunan sarana wisata di Taman Nasional Komodo oleh PT. SLK. Seluruh Fraksi DPRD Mabar sepakat menolak pembangunan sarana wisata tersebut. Ketujuh Fraksi yang menolak pembangunan tersebut yakni, Fraksi PDIP, Fraksi Golkar, Fraksi PAN, Fraksi Gabungan Keadilan Sejahtera, Fraksi Kebangkitan Nasional Indonesia, dan Fraksi Gerindra.

Di hadapan Dirjen KSDAE, Waratno anggota Fraksi PDIP, Blasius Pandur menegaskan menolak pembangunan di dalam kawasan TNK. "Saya minta Dirjen untuk mencabut ijin pembangunan di TNK, dan segera membongkar semua bangunan yang merusak habitat Komodo," kata Pandur.

Penegasan yang sama juga dikatakan Ketua Fraksi PAN, Marsel Jeramun. Menurutnya, perusahaan tersebut telah kedaluwarsa dan perusahaan tersebut harus diproses hukum selain segera mencabut ijinnya. "Sejak 2 Desember 2017 ijin Perusahaan tersebut telah kedaluwarsa untuk itu perlu diproses hukum," ujar Marsel.

Pernyataan serupa juga dikatakan Ketua Fraksi Gerindra, Yos Gagar. Ia menegaskan menolak dengan tegas pembangunan di Kawasan TNK. "Yang menolak itu semua masyarakat Mabar. Untuk itu kami tegaskan menolak pembangunan tersebut," demikian Yos.