BREAKINGNEWS.CO.ID - Rancangan Undang Undang (RUU) Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) telah disahkan menjadi UU oleh DPR RI. Merespon hal itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani pun mengaku berterima kasih. Sri mengatakan jika disahkannya RUU tersebut untuk menggantikan UU nomor 20 tahun 1997. "Dengan adanya UU ini kita berharap bahwa tata kelola PNBP akan lebih baik, jelas dan efisien," katanya saat ditemui wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (26/7/2018).

Menurutnya, sebanyak 6 klaster penerimaan negara bukan pajak yang ada dalam UU itu. Masing-masing dari 6 klaster itu menurutnya membutuhkan pengelolaan yang agak berbeda. "Dan oleh karena itu, dengan RUU yqng sudah disahkan menjadi UU, akan menjadi landasan yang baik," sebutnya.

Landasan itu, misalnya PNBP yang berasal dari Sumber Daya Alam (SDA) akan berbeda dengan PNBP yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Selain itu, pendapatan negara tersebut juga akan berbeda sekali dengan PNBP yang berasal dari BLU atau kementerian dan lembaga akan berbeda sekali dengan PNPB lainnya. "Untuk itu, dengan adanya UU ini akan memberikan suatu nuansa yang jauh lebih akurat dan lebih baik di dalam mengenali perbedaan-perbedaan PNBP itu," tuturnya.

Selain itu, dengan adanya kejelasan dalam PNBP tersebut, menurut Sri, tentu adanya harapan pada potensi penerimaan negara menjadi lebih baik. Pihaknya juga mengaku terus mem-balance berbagai macam kebutuhan. Di satu sisi seperti sumber daya alam pihaknya menginginkan penerimaan negara bersasarkan dari nilai eksploitasi dari SDA itu sendiri. "Namun, kita juga harus memperhatikan kelanjutan dan juga sisi keadilan antar generasi," ungkapnya.

Sri juga mengaku jika pihaknya ingin meningkatkan penerimaan negara yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan secara maksimal. Namun, hal itu juga harus menyeimbangkan dengan kebutuhan meningkatkan dari kekayaan negara yang dipisahkan itu menjadi entitas yang sehat, besar dan baik.

Seperti diberitakan sebelumnya, Komisi XI DPR menyepakati RUU PNBP dibahas lebih lanjut pada tingkat II atau disahkan menjadi UU pada rapat paripurna yang bakal digelar pada 26 Juli 2018. Hal itu diputuskan usai mendapat persetujuan dari fraksi partai politik di Komisi XI. Di mana, dari 10 fraksi terdapat 7 fraksi menyetujui tanpa catatan seperti PDI-P, Golkar, PAN, Demokrat, PPP, PKB, Nasdem, lalu 1 yakni PKS menyetujui namun dengan catatan. Sedangkan Gerindra dan Hanura tidak datang dan tidak melaporkan pandangan mini fraksi.