BREAKINGNEWS.CO.ID -  Pemerintah Indonesia serius menggalang kerjasama dengan Malaysia dalam upaya membendung kampanye hitam sawit Indonesia oleh Uni Eropa. Setelah Menteri Perdagangan membicarakan hal tersebut dengan rekan sejawatnya dari negeri jiran itu saat bertemu di Spanyol, kali ini tema serupa juga digelar di dalam negeri oleh Presiden Joko Widodo.

Hal itu terungkap saat Jokowi disambangi Deputi Perdana Menteri Malaysia Dato Seri Wan Azizah Wan Ismail di Istana Bogor , Selasa (9/10/2018).  Menurut Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Dalam pertemuan tersebut, keduanya membahas banyak hal, mulai dari  masalah TKI, keamanan laut, kerjasama kontra terorisme hingga kerjasama promosi sustainable sawit atau sawit yang berkelanjutan.

Menurut Retno  Deputi PM Malaysia memiliki pandangan serupa dengan Indonesia, bahwa kedua negara harus bekerja sama dalam hal promosi sustanable sawit. "Presiden Jokowi menyatakan ia dan kerja sama ini tercermin dalam CPOPC (Council Palm Oil Producing Country)," kata Retno.

Menlu mengatakan bahwa CPOPC adalah organisasi produsen bahan sawit yang anggotanya Indonesia dan Malaysia. "Dengan CPOPC ini kita terus kerja sama di dalam mempromosikan sustainble palm oil," imbuh Retno.

Promosi industri sawit yang berkelanjutan ini penting untuk membendung kampanye sejumlah negara khususnya Eropa yang beranggapan, industry sawit adalah sumber kehancuran hutan dan keanekaragaman hayati, khususnya di kedua negara. Isu deforestrasi yang kerap digaungkan sebagai dampak dari munculnya perkebunan sawit terus menjadi jualan. Padahal dalam kenyataannya tidak selalu demikian. Apalagi pemerintah baru saja menerbitkan aturan yang berisi moratorium pembukaan lahan untuk perkebunan sawit.

Pada bagian lain, Menlu juga mengungkapkan bahwa pemerintah Indonesia selalu menitipkan para pekerja atau TKI Indonesia yang bekerja di negara tersebut. “ "Presiden setiap pertemuan dengan pemimpin Malaysia selalu menyampaikam menitipkan warga negara Indonesia yang tinggal dan bekerja di Malaysia," kata Retno.

 Termasuk juga tentang nasib dan proses pendidikan yang diberikan anak TKI di negara tetangga ini. "Untuk Sabah dan Serawak kita sudah memiliki CLC (Community Learning Center), tetapi di Semananjung (Malaka) belum ada," kata Retno.

Menlu mengatakan bahwa jumlah anak TKI di Malaysia yang belum mendapatkan pendidikan cukup banyak sehingga meminta ada CLC di Semananjung Malaka.