JAKARTA - Upaya pemerintah dalam mengembalikan peran dan fungsi Kawasan Batam sebagai pusat pertumbuhan ekonomi nasional terus digiatkan. Kali ini, langkah yang diambil adalah penataan kelembagaan, khususnya terhadap pihak-pihak yang  mengelola pelabuhan di pulau yang berbatasan langsung dengan Singapura itu.

Dua instansi tersebut adalah Kementerian Perhubungan dengan Badan Pengelola Kawasan (BP) Batam melalui penandatanganan Surat Keputusan Bersama (SKB), yang dilakukan oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dengan Kepala BP Batam Lukita Dinarsyah Tuwo Penandatanganan ini  disaksikan Menteri Pendayagunaan  Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur.

Penandatanganan SKB tersebut, kedua pihak berkomitmen,  menjalankan tugas dan fungsi masing-masing untuk memberikan pelayanan terbaik demi meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Fungsi keselamatan dan keamanan pelayaran dilakukan oleh Kementerian Perhubungan. Sementara fungsi pengusahaan dilaksanakan oleh BP Batam. Adapun fungsi penyelenggara pelabuhan dilaksanakan secara bersama-sama oleh Kementerian Perhubungan dan BP Batam melalui pembagian tugas.

Menyikapi hal tersebut, Menteri Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, pihaknya menyambut baik upaya Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur, yang memprakarasi dan memfasilitasi penandatanganan SKB ini.

Menurutnya, upaya tersebut akan berdampak baik bagi pertumbuhan investasi di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Batam. “Saya sudah menunggu hal seperti ini. Memang harus dibuat sebuah aturan pembagian tugas dan kewenangan agar tidak ada tumpang tindih. Dengan kejelasan tersebut, pengusaha yang ingin berinvestasi akan lebih mudah,” ujar kepada wartawan usai penandatanganan SKB di Kementerian PANRB, Selasa (14/11/2017).

Dikatakannya kota Batam merupakan kawasan strategis dengan potensi yang besar, sehingga pengelolaannya harus dilakukan dengan baik agar investasi bertumbuh. Dengan upaya yang dilakukan bersama tersebut, diharapkan Batam dapat lebih kompetitif. Budi juga menyampaikan akan terus bersinergi bersama stakeholder terkait, termasuk BP Batam untuk menyelenggarakan pelayanan yang lebih baik.

Sementara itu Kepala BP Batam Lukita Dinarsyah menyampaikan, dengan penandatanganan SKB tersebut diharapkan banyak pelaku usaha yang datang ke Batam untuk berinvestasi. Diakui bahwa saat ini ekonomi di kota Batam tengah menurun akibat tidak adanya kepastian. Melalui upaya ini diharapkan menciptakan kepastian bagi para pengusaha. “Kami berharap ada pergerakan positif perekonomian di kota Batam, dan lalu lintas barang juga meningkat dengan adanya  pelayanan yang makin baik,” ujarnya.

Menurutnya, kepastian harus diberikan kepada para pelaku usaha, agar investasi dapat berkembang. Pihaknya mengaku bahwa saat ini infrastruktur telah tersedia, karenanya dia mengudang investor baik dalam maupun luar negeri yang ingin berinvestasi di Kota Batam.

Melalui beberapa kali rapat koordinasi yang difasilitasi Kemenetrian PANRB, telah disepakati pembagian fungsi dalam penyelenggaraan pelabuhan di KPBPB Batam. Fungsi keselamatan dan keamanan pelayaran oleh Kementerian Perhubungan, sedangkan fungsi pengusahaan dilaksanakan oleh BP Batam. Adapun fungsi penyelenggara pelabuhan dilaksanakan secara bersama-sama oleh Kementerian Perhubungan dan BP Batam melalui pembagian tugas.

Dalam hal format kelembagaan Penyelenggara Pelabuhan, Kementerian Perhubungan melakukan transformasi kelembagaan Kantor Pelabuhan Batam menjadi Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam. Sedangkan BP Batam melakukan transformasi kelembagaan Kantor Pelabuhan Laut Batam menjadi Badan Pengelola Pelabuhan Khusus Batam.

Selain itu, BP Batam dan Kementerian Perhubungan bekerja sama dalam hal pertukaran data dan informasi terkait keberangkatan dan kedatangan kapal dari dan menuju wilayah Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.