BREAKINGNEWS.CO.ID- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) harus segera merespons pernyataan Wakasekjen Demokrat, Andi Arief soal mahar politik Rp. 1 triliun yang diberikan Sandiaga Uno kepada PAN dan PKS. 
 
"Andi Arief menjadi saksi kunci, karena ia adalah salah satu fungsionaris atau elit Partai Demokrat yang pertama kali membuka informasi tentang mahar politik," ujar Koordinator TPDI, Petrus Selestinus kepada BreakingNews.co.id, Sabtu (11/8/2018). 
 
Oleh karena itu kata Petrus, tidak sulit bagi KPK dan Bawaslu menyelidiki dari aspek Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pemilu. Informasi yang disampaikan secara terbuka oleh Andi Arief harus dipandang sebagai sebuah partisipasi publik yang sangat berharga dalam rangka menegakan hukum dan demokrasi demi sebuah pemilu yang jujur, adil dan bermartabat. 
 
"KPK dan Bawawlu harus merepons isu mahar politik dengan angka fantastic sebesar Rp. 1 triliun, melalui langkah-langkah penindakan secara "pro justitia", sekaligus dalam rangka membangun sistim penegakan hukum dan demokrasi yang lebih baik di masa yang akan datang," katanya. 
 
Ditegaskan Petrus, KPK harus menjadi institusi pertama yang secara proaktif melakukan penyelidikan dengan memanggil Andi Arief, Sandiaga Uno, pimpinan PAN dan PKS, untuk didengar keterangannya terkait dengan sumber dana Rp. 1 triliun itu. 
 
"Diberikan kepada siapa, dengan cara bagaimana penyerahannya dilakukan. Jangan biarkan isu ini ditutup-tutupi oleh hiruk pikuk kampanye hitam. Karena membiarkan isu ini tanpa diproses hukum oleh KPK dan Bawawlu, sama saja dengan mengabaikan partisipasi masyarakat dalam penegakan hukum dan pemilu yang adil dan jujur, sebagaimana diamanatkan oleh UU," katanya. 
 
Lanjut Petrus, penyelidikan terhadap isu mahar politik Sandiaga Uno, bisa dimulai dengan menyelidiki LHKPN-nya selaku Penyelenggara Negara. Karena UU mewajibkan setiap Penyelenggara Negara untuk melaporkan dalam LHKPN setiap perubahan, baik yang bersifat menambah harta maupun yang bersifat mengurangi harta dalam LHKPN kepada KPK. 
 
"Jika ada bukti pemberian mahar dari Sandiaga Uno kepada PAN dan PKS atau kepada siapapun, maka tolak ukurnya adalah pada LHKPN, apakah terjadi perubahan nilai nominal kekayaan Sandiaga Uno dalam LHKPN atau tidak selama menjabat sebagai Wagub DKI Jakarta," tegasnya. 
 
Jika tidak ada perubahan jumlah harta kekayaan Sandiaga Uno dalam LHKPN, sementara terdapat bukti bahwa Sandiaga Uno memberikan mahar politik kepada PAN dan PKS sebesar Rp. 1 triliun, maka Sandiaga Uno patut diduga tidak melaporkan seluruh kekayannya dalam LHKPN ke KPK selama menjadi Wagub DKIJakarta atau Sandiaga Uno patut diduga telah menerima dana dari pihak ketiga," pungkasnya.