BREAKINGNEWS.CO.ID - Puluhan nasabah lewat LQ Indonesia Lawfirm kembali melaporkan Agung Salim, dkk sebagai pengurus sekaligus pemilik PT Wahana Bersama Nusantara (WBN) dan PT Tiara Global Propertindo (TGP) ke Polda Metro Jaya atas dugaan pasal 372/378 tentang Penipuan, Penggelapan, Tindak Pidana Perbankan dan Pasar Modal serta Pencucian Uang dengan total kerugian kurang lebih Rp67 milliar dari sebanyak 63 orang korban.
 
Laporan disampaikan pada Selasa (16/6/2020) dengan Nomor: LP/3427/VI/Yan2.5/2020/SPKT PMJ, tanggal 16 Juni 2020 ditangani Direktorat Reskrimsus Polda Metro Jaya.

Advokat Hamdani, SH yang bertindak sebagai kuasa hukum para korban dari LQ Indonesia Lawfirm, menyampaikan, laporan dilakukan setelah dua kali dilakukan somasi tak ada tanggapan. "Karena dua kali disomasi tidak diindahkan, maka kami buat Laporan Polisi atas dugaan pidana penipuan, penggelapan, pencucian uang, atas dugaan modus investasi bodong," ucap Hamdani kepada wartawan di Polda Metro Jaya, Selasa (16/6/2020).
 
Hamdani mengatakan para korban kecewa karena tidak ada itikad baik dari pengurus dan pemilik Fikasa Group menyelesaikan persoalannya. Perlu digarisbawahi bahwa ini adalah Laporan Polisi kedua terhadap Fikasa Group. LP pertama dilaporkan pada 29 Mei 2020 dengan Nomor: LP/3044/V/Yan2.5/2020/SPKT PMJ, Direskrimsus. 

Menurut keterangan yang diperoleh dari korban AC, yang ditawarkan ada 2 macam, yang pertama adalah dengan Medium Term Note (MTN) dengan jangka waktu 1 bulan hingga 1 tahun dengan bunga Fixed, diatas bunga deposito. Sedangkan yang kedua adalah dengan modus Repo jaminan saham.

Korban R tak dapat menyembunyikan kekecewaannya atas janji palsu yang tidak terealisasikan. Ketika jatuh tempo justu uang mereka tidak dikembalikan, padahal jelas dalam surat perjanjian dan bilyet tanggal jatuh tempo tertera.

Ahli Pidana dan juga dosen Universitas Bhayangkara Jakarta, Dr. Dwi Seno Widjanarko, SH, MH menjelaskan di era millenial ini ada modus baru, yaitu menggunakan PKPU untuk melepaskan tanggung jawab pidana dengan dalil sudah ada perdamaian melalui PKPU. "Jadi oknum pengurus perusahaan menarik dana masyarakat selama beberapa tahun, ketika sudah terkumpul banyak dana, lalu dengan alasan gagal bayar dan kesulitan keuangan mengarahkan para korban melalui jalur PKPU," sebutnya.
 
Begitu sampai di PKPU, lanjut Dwi, bahkan disinyalir yang mengajukan gugatan PKPU adalah oknum pengurus perusahaan itu sendiri yang kemudian mengontrol aset perusahaan yang di PKPU-kan. "Dalam modus PKPU ini tentunya para korban dirugikan lebih lanjut, seumpama sudah jatuh ditimpa tangga," sergahnya.

Disampaikan Dwi, modus PKPU ini marak terjadi sejak jatuhnya beberapa perusahaan keuangan yang terjerat saham gorengan Benny Tjokro.

Dwi Seno Widjanarko, mengungkapkan jalur terbaik penyelesaian atas kasus semacam ini adalah pelaporan pidana bagi oknum pengurus perusahaan yang tidak punya itikad baik. Dimana selain dapat menahan tersangka juga dapat menyita dan merampas aset pribadi dan perusahaan yang berasal dari pidana pencucian uang. "Modus kejahatan kerah putih, dengan gemblang dana masyarakat lalu kaburkan dana keluar negeri, Cayman atau British Virgin Island lalu kabur keluar negeri dan nikmati hasil kejahatan," ucapnya.

Advokat Hamdani, SH menegaskan bahwa apabila pengawas perusahaan keuangan seperti OJK menjalankan tugas pengawasan dengan benar maka kejadian modus investasi bodong ini dapat dicegah. "Para Korban umumnya, mereka yang disalahgunakan kepercayaannya sehingga memberikan uang mereka dalam kekuasaan para oknum," ungkap Hamdani. 

Founder LQ Indonesia Lawfirm, Alvin Lim, SH, MH(c), MSc, CFP menambahkan, bahwa LQ Indonesia Lawfirm dipercaya oleh para korban dan masyarakat umum khususnya sebagai mitra dalam penegakan hukum sebagai kuasa hukum untuk menegakkan hak para korban modus investasi bodong. "Banyaknya korban Investasi Bodong, membuat dibukanya posko Aduan Para Korban di 0818899800. Harap bagi para korban untuk segera melapor. Jangan terjebak modus PKPU para oknum Investasi Bodong, segera lapor ke kami," ujar Alvin.
 
Pemilik Fikasa Group Agung Salim belum berhasil dihubungi wartawan terkait kasus laporan tersebut.