BREAKINGNEWS.CO.ID- Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo mendorong Komisi II dan Komisi VIII DPR meminta Kementerian Sosial (Kemensos) untuk melakukan koordinasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Pemerintah Daerah (Pemda) untuk melakukan pemutakhiran data bersama. 
 
Hal tersebut dikatakan Bambang menyikapi persoalan terkait data penerima bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan Beras Sejahtera (rastra) yang belum terintegrasi antar lembaga sehingga menyebabkan adanya bantuan sosial yang tidak tepat sasaran. "Agar terdapat keseragaman data mengenai penerima bansos, guna penyaluran bantuan sosial tepat sasaran," ujar Bambang di Jakarta, Sabtu (11/8/2018). 
 
Bambang juga mendorong Komisi II DPR meminta Kemendagri melalui Pemda dalam hal ini Dinas Sosial berkoordinasi dengan pemerintahan tingkat kelurahan bersama RT dan RW untuk melakukan pendataan secara berkala terhadap warganya yang dikategorikan miskin. 
 
"Dan sesuai dengan kriteria penerima bantuan sosial, sehingga setiap program bantuan dapat menggunakan satu sistem basis data yang sama," katanya. 
 
Bambang juga mendorong Komisi VIII DPR meminta Kemensos bersama instansi terkait untuk melakukan evaluasi penyaluran bantuan sosial agar penyaluran bantuan sosial di tahap selanjutnya dapat lebih tepat sasaran.