BREAKINGNEWS.CO.ID – Penangananan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang terjadi di sejumlah daerah diyakini akan selesai paling lambat akhir bulan September ini. Pasalnya, upaya menurunkan hujan buatan yang dilakukan Balai Besar Teknologi Modifikasi Cuaca Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BBTMC BPPT)  di daerah terdampak asap sejak beberapa hari terakhir mulai membuahkan hasil.

“Dengan turunnya hujan dalam kurun waktu dua hari terakhir, BPPT menargetkan sampai 30 September ini akan ada perubahan yang signifikan terhadap penurunan eskalasi kebakaran hutan dan lahan,"kata Kepala Balai Besar Teknologi Modifikasi Cuaca Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BBTMC BPPT) Tri Handoko Seto kepada media di Kantor Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Selas (24/9/2019).

Seto menyebutkan, upaya pembuatan hujan buatan tersebut menjadi cara paling ampuh dalam menangani kabut asap yang terjadi di sejumlah provinsi di Sumatera dan Kalimantan tersebut.

“Hujan buatan mampu menurunkan air puluhan juta kubik , Sementara water bombing, kendati bisa langsung dijatuhkan di titik lokasi yang terbakar, namun jumlah air yang bisa dijatuhkan hanya belasan juta kubik saja”

Dalam kesempatan sama,  Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan KLHK Raffles Panjaitan mengatakan,  Pemerintah belum berencana melakukan audit kepatuhan karena tindakan evaluasi sudah dilakukan terhadap pemangku kepentingan yang diduga menjadi penyebab kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

 

"Penegakan hukum sudah dilakukan kepada stakeholder, sebenarnya yang utama yang mengelola kawasan. Kalau audit kepatuhan kepada pemerintah cenderung kepada kesiapan melakukan prevention," ujar Raffles.

Sebelumnya pada 2014 pemerintah melakukan audit kepatuhan penanganan karhutla di Provinsi Riau kepada pemerintah kabupaten dan kota serta korporasi.

Total 17 perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan dan kehutanan serta enam kabupaten/kota diaudit oleh tim audit kepatuhan pencegahan karhutla yang dipimpin oleh Guru Besar IPB Bambang Hero Saharjo.

Hasilnya tidak ada satupun perusahaan yang lulus audit kepatuhan dan hanya satu kabupaten yang masuk dalam kategori patuh.

Menurut Raffles, sejauh ini Direktorat Jenderal Penegakan Hukum KLHK sudah menyegel 52 korporasi yang diduga terlibat karhutla dengan luasan lebih dari 9.000 hektare.

Lima di antara perusahaan-perusahaan tersebut sudah ditetapkan menjadi tersangka. Dalam upaya penegakan hukum oleh kepolisian total 196 kasus ditangani oleh polisi yang tersebar di enam provinsi yaitu Riau, Sumatera Selatan, Jambi, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat.