JAKARTA – Proses lobi panjang diplomasi Indonesia terkait penolakan terhadap pemindahan kedutaan besar Amerika Serikat untuk Israel, telah dipaparkan oleh Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi. Langkah pertama yang dilakukan Retno ketika mendengar Presiden Donald Trump berencana memindahkan Kedubes AS dari Tel Aviv ke Yerusalem adalah menelepon Menlu AS kala itu, Rex Tillerson. Tujuannya, agar AS membatalkan niat memindahkan Kedubes AS dari Tel Aviv ke Yerusalem yang merupakan pelanggaran kesepakatan internasional.

"Saya masih ingat sekali pembicaraan saya dengan mantan Menlu AS Rex Tillerson tiga jam menjelang pengumuman pemindahan Kedutaan AS ke Yerusalem pada bulan Desember. Rex mengatakan bahwa pelaksanaan pemindahan itu sendiri masih akan memakan waktu yang lama," kata Retno saat rapat kerja dengan Komisi I DPR di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (31/5/2018).

"Namun demikian pelaksanaan pemindahan dilakukan lebih cepat dari apa yang disampaikan oleh Menlu Tillerson, pada 14 Mei 2018 bertepatan dengan 70 tahun berdirinya negara Israel dan bertepatan dengan hari pengusiran bangsa Palestina," lanjut Retno. Dengan pemindahan tersebut, AS berarti mengakui Yerusalem menjadi ibu kota Israel, bertentangan dengan konsensus internasional. Menurut Retno, Indonesia menganggap langkah AS tersebut telah mengancam proses perdamaian.

"Langkah AS ini melanggar berbagai resolusi Dewan Keamanan dan Majelis Umum PBB serta mengancam proses perdamaian dan bahkan perdamaian itu sendiri," ujar Retno. Indonesia kemudian mendesak Dewan Keamanan dan Majelis Umum PBB segera bersidang untuk mengambil sikap dan langkah yang tegas, serta mendorong negara-negara lainnya untuk tidak mengikuti langkah AS. Lobi ini menghasilkan dilakukannya voting pada Februari 2018 lalu yang menghasilkan kecaman atas keputusan AS tersebut.

Retno menambahkan, lobi Indonesia juga dilakukan di Organisasi Kerjasama Islam (OKI) pada pertemuan menlu di Bangladesh pada Mei 2018 lalu. Indonesia mengenalkan stand alone statement mengenai sikap OKI terhadap pemindahan kedubes AS ke Yerusalem itu.

"Beberapa inti statement OKI pada 14 Mei 2018, pertama menolak dan mengutuk keras keputusan AS karena dinilai sebagai serangan terhadap hak-hak bersejarah dan hak-hak hukum Palestina. Kedua, tindakan tersebut pelanggaran berbagai resolusi Dewan Keamanan PBB terkait status Al Quds Al Syarif. Ketiga, status Al Quds Al Syarif harus diputuskan melalui negosiasi sesuai dengan resolusi PBB," kata Retno.

Retno mengungkapkan lobi Indonesia juga kuat terkait korban sipil yang berjatuhan di Jalur Gaza. Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri menjalin komunikasi dengan Menlu Turki agar sikap Indonesia disampaikan pada KTT Luar Biasa OKI. "Komunikasi dengan Menlu Turki agar pemimpin OKI melakukan pertemuan luar biasa OKI khusus untuk membahas isu ini. KTT luar biasa OKI telah terselenggara di Istanbul pada 18 Mei 2018, pernyataan Indonesia disampaikan oleh Wapres Jusuf Kalla," jelas Retno.

Tidak hanya dalam hubungan lobi diplomatik, pemerintah Indonesia juga bertindak konkret untuk membantu mengatasi masalah kemanusiaan di Palestina, terutama di Gaza. "Pemerintah saat ini juga sedang meningkatkan bantuan untuk pengungsi Palestina. Sekali lagi intinya bahwa Indonesia akan terus bersama perjuangan bangsa Palestina," tutur Retno.