BREAKINGNEWS.CO.ID-Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengungkapkan adanya tunggakan pembayaran retribusi para penghuni rumah susun sederhana sewa (Rusunawa) yang mencapai miliaran. Melihat kasus itu, DPRD DKI Jakarta meminta Pemprov DKI supaya melakukan pendataan ulang terhadap penghuni rusunawa.

Hal itu penting dilakukan karena kebanyakan para penghuni merupakan korban relokasi dari program normalisasi. Namun pada faktanya didapati penghuni yang rupanya memiliki ekonomi berkecupukan karena punya kendaraan pribadi yaitu mobil. Tapi tidak sedikit pula yang dulunya berekonomi cukup sekarang tidak mampu.

“Cek ulang kan ada yang dulu berkemampuan lalu tiba-tiba mungkin enggak sanggup bayar atau susah. Kalau dibiarkan terus maka harus dibantu diputihkan,” kata Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Muhammad Taufik di kantor DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jumat (14/9/2018).

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta Meli Budiastuti menuturkan pihaknya tengah melakukan pendataan yang mana terdapat dua kategori yakni mampu dan tidak mampu. Nantinya warga tidak mampu akan diprioritaskan untuk pemutihan setelah tiga tahun menempati rusunawa.

“Retribusi tetap harus ditagihkan oleh Kementerian Keuangan. Nilai tunggakan diperkecil dari dihilangkan air dan listrik. Kami akan upayakan tiga tunggakan itu akan diselesaikan di Pemprov tapi kalau retribusi sewa harus Melalui Kementerian keuntungan. Jadi, 27 m nggak bisa dihapuskan meski dialokasikan seberapapun. Kalau tunggakan listrik dan air sudah dialokasikan di apbd UPRS,” terangnya.

Para penghuni rumah susun sederhana sewa (Rusunawa) nunggak pembayaran hingga Rp27.8 miliar. Bukan hanya menunggak bayar sewanya, para penghuni juga didapati nunggak bayar listrik sebesar Rp6.9 miliar dan air mencapai Rp1.3 miliar. Padahal biaya retribusi sewa itu sebelumnya sudah disubsidi lebih dulu oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Di mana para penghuni tidak sedikit warga relokasi program normalisasi.