BREAKINGNEWS.CO.ID- PT. Segara Lestari Komodo (SLK) memaparkan proses perizinan pembangunan sarana wisata di Taman Nasional Komodo (TNK) di hadapan sejumlah masyarakat di Hotel La Prima, Labuan Bajo, Manggarai Barat (Mabar) pada Selasa (21/8/2018).

"Kami membutuhkan 3 tahun untuk mendapat izin definitif," ujar Pemateri dari PT. SLK, Zulkarnaen dalam pemaparannya.

Menurutnya, proses perizinan Izin Usaha Pembangunan Sarana Wisata Alam (IUPSWA) kepada Kementerian Kehutanan pada 24 Oktober 2012.

Proses perizinan Izin Usaha Pembangunan Sarana Wisata Alam (IUPSWA).
(Foto: Holang/breakingnews.co.id 

Lalu permohonan perizinan IUPSWA kepada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Manggarai Barat (Disbudpar) pada 18 Desember 2012. Sementera pertimbangan teknis dari Disbudpar pada 5 Februari 2013.

Selanjutnya pertimbangan teknis IUPSWA dari BNTK 7 Mei 2013. Sedangkan persetujuan prinsip IUPSWA dari Menteri Kehutanan 22 Oktober 2013. Dengan demikian izin usaha sarana wisata alam dari BKPM 17 Desember 2015.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang diwakili oleh Direktur Jenderal Konservasi dan Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) KLHK, Wiratno dan rombongan menyelenggarakan audiensi dengan sejumlah masyarakat Manggarai Barat (Mabar) dan investor di Hotel La Prima, Labuan Bajo, Mabar, Selasa (21/8/2018).

Hadir dalam audiensi ini dihadiri oleh Bupati Mabar, Agustinus Ch. Dula, Wakil Bupati Mabar, Maria Geong dan Kapolres Mabar, AKBP Julisa Kusumowardono selaku moderator.

Audiensi ini dibuka oleh Bupati Mabar, Agustinus Ch. Dula. Dalam sambutan singkatnya, Bupati Gusti sapaan akrabnya menyarankan kepada pihak yang pro dan kontra supaya mengemukan argumentasi dengan alasan yang logis.

"Kalau pro bagaimana maksudnya, kalau kontra bagaimana maksudnya," ujar Gusti.