BREAKINGNEWS.CO.ID - Daerah Khusus Ibukota Jakarta akan segera berlalu. Ibukota baru akan segera pindah di Pulau Kalimantan. Presiden Joko Widodo akan segera mengumumkan lokasi baru yang akan menjadi pusat pemerintahan Indonesia pada masa mendatang.

Kepastian tentang lokasi baru di Kalimantan itu sudah disampaikan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro. Sayang Bambang belum mau menyebut lokasi pasti calon ibukota itu. Pasalnya kota yang akan dipilih segera diumumkan oleh Presiden Joko Widodo.

“Sudah (ada kotanya) mudah-mudahan dalam waktu dekat atau tidak terlalu lama Presiden Jokowi umumkan lokasi,” katanya.

Kalimantan dipilih adalah karena letaknya berada di tengah-tengah Indonesia. Artinya ibu kota baru ini dekat dengan berbagai wilayah di Indonesia, baik wilayah barat dan wilayah timur Indonesia.

Pemerintah memang tengah berupaya untuk memindahkan pusat pemerintahan ke daerah yang masih sepi penduduknya karena menyikapi kondisi Jakarta yang sudah sangat padat. Selain itu pemindahan Ibukota diharapkan menumbukembangkan wilayah yang menjadi pusat pemerintahan baru nanti.  “Kita ingin ibu kota baru itu Indonesia sentris, karena didesain dan dipilih bangsa sendiri,” ucapnya.

Terpilihnya Kalimantan juga dikarenakan pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut sedang dihadapkan masalah. Pertumbuhan ekonomi di Borneo selama oleh harga komoditas. “Kalimantan ini ekonominya sekarang tertekan sekali karena mereka mengandalkan komoditas seperti baru bara,” ucapnya

Ramah Lingkungan  

Kalimantan diyakini Bambang akan menjadi ibu kota baru yang ramah lingkungan. Selama ini  Kalimantan sudah dianggap menjadi paru-paru dunia. Pemerintah juga berharap sebisa mungkin harus kondisi itu dijaga agar tidak terjadi kerusakan hutan. “Ibu kota baru tidak akan mengurangi luas hutan lindung," ucapnya.

Selain itu Bambang juga menyebutkan jika pelaku usaha properti yang tergabung dalam Real Estate Indonesia (REI) siap turut serta membangun properti di ibu kota negara baru. "Kita sudah komunikasi dengan REI , pada intinya mereka siap masuk," ucap Bambang seperti dikutip Antaranews, Jakarta, Rabu (10/7/2019).

Bambang mengatakan REI siap terlibat dalam pembangunan ibu kota baru tanpa kucuran dana satu rupiah pun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). REI, ke depan hanya membutuhkan kepastian terkait lahan yang nantinya ditunjuk untuk dibangun sebagai ibu kota baru.

"Dia butuh kepastian kalau dia memang mendapat konsesi untuk lahan, jangan sampai kemudian terganggu dalam proses perjalanannya," katanya.

Bambang menyatakan selain REI, masih banyak perusahaan yang akan terlibat dalam pembangunan ibu kota baru, tidak hanya dari kalangan swasta, namun juga perusahaan BUMN. "Intinya banyak pelaku usaha yang tertarik dan BUMN boleh ikut," kata dia.

Bappenas sendiri mengestimasi biaya pemindahan ibukota negara dari APBN mencapai Rp30,6 triliun untuk jangka waktu beberapa tahun (multi years). "Dari total biaya Rp466 triliun, APBN yang dibutuhkan kira-kira hanya Rp30,6 triliun," ujar Bambang.